KEDIRI|duta.co – Pernyataan disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Kediri, Katino .A.Md meminta kepada seluruh warga Kota Kediri agar mengawasi penggunaan anggaran dana bencana terkait percepatan penangganan Covid-19 ternyata tidak main – main. Surat ditandatangani Ketua DPRD, H. Gus Sunoto dilayangkan kepada Pemerintah Kota Kediri, meminta ijin para anggota legeslatif untuk melakukan monitoring langsung di lapangan. Salah satu dasarnya aduan masyarakat atas penerapan Physical Distancing dengan di rumah saja, belum menerima bantuan apapun.
Diberitakan sebelumnya, politisi dari Partai Gerindra ini menyatakan bahwa legeslatif memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap eksekutif dan ingin memastikan bantuan diberikan tepat sasaran. Penghapusan anggaran Tahun 2020 terkait Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Plus Rp. 100 juta / RT, dianggap tidak memiliki etika dan diumumkan secara sepihak. Padahal ini merupakan janji politik Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar di periode keduanya.
Katino pun menyatakan bahwa secara resmi pihak DPRD belum menerima penjelasan secara resmi. “Kami tahu itu telah diumumkan Bapak Wali Kota Kediri. Namun secara kelembagaan, kami belum menerima selembar suratpun. Kami berusaha konfirmasikan ini kepada Bapak Sekda (budwi Sunu, red). Didapat jawaban, masih menyusun Perwali-nya,” jelasnya.
Akhirnya pada Senin kemarin, Pimpinan DPRD melayangkan surat dan kemudian ditindaklanjuti dengan terjun langsung melakukan monitoring. “Hari ini temen – temen Komisi C fokus di wilayah Kecamatan Kota sesuai perintah Pak Ketua. Saya tadi ke Kelurahan Semampir, dan ini terus berlanjut tidak hanya hari ini. Kemudian ada penjelasan bahwa anggaran di semua OPD ternyata dipangkas 50 persen untuk penangganan Covid-19,” terang Ketua Komisi C, Dra. Sunarsiwi Kurnia Ganik Pramana saat dikonfirmasi Selasa (21/04) siang.
Bukan hanya kelurahan, seluruh satuan kerja yang terlibat dalam tim gugus tugas juga akan diawasi kinerjanya termasuk penyerapan anggaran yang hingga kini belum mendapat persetujuan dari DPRD. “Bukan hanya kelurahan, namun semua satuan kerja kami monitoring. Kami ingin memastikan tim gugus tugas ini benar – benar bekerja,” tegas politisi dari PDI Perjuangan.
Sejumlah kalangan legeslatif pun berharap, pemerintah kota transparan terkait penyerapan anggaran untuk bencana. Bahwa sejumlah warga mengeluhkan bantuan langsung yang sebelumnya dilewatkan Prodamas, namun hingga saat ini belum kunjung diterima. Lalu bertambahnya anggaran bencana sebelumnya Rp. 20,3 milyar kemudian rencana dinaikkan menjadi Rp. 40 milyar, makin menjadi pertanyaan besar.
“Kemudian anggaran Prodamas mencapai 144 milyar juga akan dipergunakan untuk penangganan bencana. Kita ingin tahu rinciannya untuk belanja apa saja dan terus diupdate disampaikan ke masyarakat sebagai wujud transparansi informasi publikasi,” tegas Katino. (nng)
