GRESIK | duta.co –Bantuan seragam gratis untuk siswa baru di SD Negeri dan SMP Negeri maupun hibah untuk infrastruktur bagi SMA swasta sederajat yang tak kunjung terealisasi meskipun sudah dialokasikan dalam APBD Gresik tahun 2017, membuat Komisi IV DPRD Gresik geram.
Untuk itu, Komisi IV mengundang hearing Dinas Pendidikan (Disdik) dan Unit Layanan Pengadaan Secara Eletektronik (LPSE) Pemkab Gresik. Sehingga, permasalahannya diketahui penyebabnya secara gamblang.
Khusus untuk bantuan seragam gratis, pihak ULPSE Pemkab Gresik menyalahkan Disdik Gresik yang dinilai lamban mengajukan berkas rencana pengadaan untuk dilaksanakan lelang.
“Penuturan ULPSE, semestinya Disdik bisa menyerahkan berkas sejak Februari 2017. Jadi, ULPSE memiliki waktu yang cukup untuk proses lelang. Bahkan, seragam gratis bisa dibagikan pada siswa di tahun ajaran baru,”ujar Ketua Komisi IV, H Khoirul Huda seusai hearing di gedung dewan, Senin (30/10).
Kenyataannya, Disdik menyerahkan berkas rencana pengadaan di akhir Juni 2017. Setelah berkas di proses, sebulan kemudian lelang baru bisa dilaksanakan oleh ULPSE Pemkab Gresik.
“Setelah dilakukan lelang, sebenarnya sudah ada nama pemenangnya. Tetapi, ketika dilakukan verifikasi, ternyata ada kekurangan persyaratan yang tak bisa dilengkapi. Akhirnya, ULPSE menyatakan lelang batal,” tandasnya.
Data di LPSE Pemkab Gresik dengan nomer lelang 1727122 Belanja Pakaian dan Atributnya, Kain Seragam Sekolah. Nilai pagu paket Rp 5.247.254.400,00 dari dana APBD tahun 2017 digratiskan pada 10.000 siswa di 444 SD negeri dan 7.164 siswa di 33 SMP Negeri di Gresik.
Saat ini, lanjut Khoirul Huda, ULPSE melaksanakan pembukaan lelang ulang. Hanya saja, waktu yang dimiliki sangat pendek. Sehingga, dikhawatirkan seragam gratis tak bisa didistribusikan pada tahun ini.
“Tak ada itikad baik dari Pemkab Gresik untuk memberikan seragam gratis. Jadi, siswa membeli seragam di koperasi sekolah,”imbuhnya.
Ketika disinggung hibah untuk infrastruktur bagi SMA swasta sederajat yang merupakan usulan dari konstituen melalui jaring aspirasi masyarakat (jasmas) atau pokok pikiran (pokir) dewan, seperti di tuturkan Khoirul Huda, bahwa, Kepala Disdik Gresik Mahin kepada Komisi IV DPRD Gresik mengaku hasil konsultasi yang dilakukan ke Jakarta, hibah tersebut harus berbentuk bantuan keuangan ke propinsi Jatim.
“Selanjutnya, Pemprov Jatim yang memberikan ke SMA swasta sederajat. Sebenarnya kami tidak percaya begitu saja. Makanya, kami minta kalau konsultasi dilakukan bersama-sama dengan Komisi IV supaya transparan,”katanya.
Sebab, hasil konsultasi yang dilakukan DPRD Gresik ke Kemendagri di Jakarta, hibah infrastruktur untuk SMA swasta sederajat, bisa dilakukan langsung tanpa melalui Pemprov Jatim. pii
