BOJONEGORO | duta.co – Pemkab Bojonegoro akan meng-cover desa-desa yang tidak memiliki biaya menggunakan APBD, hal itu dilakukan guna mengikis kemiskinan ekstrim yang ada di wilayahnya.
“Pemkab sudah menalangi semuanya. Kami berkoordinasi dengan DPMD. Sehingga ada tambahan bagi masyarakat yang tidak mampu ektrem melalui ABPD tanpa menggunakan dana desa,” tuturnya, Selasa (14/12/2021).
Bupati Anna menekankan, tugas kepala desa untuk menyelaraskan dan menitikberatkan kepada data-data kemiskinan ekstrem. Sementara tugas pemkab adalah mengkaver desa yang tidak ada biaya.
“Per tanggal 6 atau 7 dana sudah masuk. Tolong kades disalurkan. Nanti tim dari pemkab akan turun ke lapangan untuk melihat bahwa dana sudah diterima kepada yang berhak,” tegasnya.
Sinergitas pembangunan, pelayanan, dan percepatan di segala bidang merupakan kerja sama mulai dari RT/RW, pemdes dan pemkab. Maka Bupati berharap, jika ada yang berkaitan dengan isu di masyarakat untuk segera dilaporkan agar penanganan cepat dan tepat dengan berkoordinasi dengan TNI dan Polri.
“Program pemerintah banyak dan rata-rata berbasis desa. Oleh karena itu, peran RT/RW dan pemdes sangat penting. Untuk itu mohon identifikasi kembali apakah ketua RT/RW sesuai domisili atau sudah pindah. Harapan kami, seluruh ketua RT/RW di Bojonegoro sesuai dengan kriteria,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro, Machmuddin mengatakan, RT/RW memiliki fungsi membantu kepala desa dalam rangka pembangunan, peningkatan pelayanan dan penyambung informasi ke pemerintah. Sehingga, penguatan kapasitas diperlukan untuk memberi pemantapan dalam menjalankan peran.
“RT/RW termasuk garda terdepan yang turut membantu kades. Baik itu pelayanan dasar, surat-menyurat, hingga informasi data. Baik data vaksin, SDGs, dan sasaran penerima bantuan,” pungkasnya. (abr)
