SURABAYA | duta.co – Dinilai gagal, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya Raya mendapat penolakan masyarakat. Adalah Paguyuban Arek Surabaya (PAS), Rabu (27/5/2020) siang ngeluruk ke Gedung DPRD Kota Surabaya.
Sebelumnya, mereka juga mengundang semua publik untuk hadir dalam aksi damai ini. Seperti yang diterima duta.co, mereka bermaksud audensi dengan pimpinan DPRD Kota Surabaya.
”PSBB ini terbukti gagal. Dan terbukti mematikan sandang pangan warga baik Ojek Online, driver online, warkop, bentor maupun yang ter-PHK. Kita ajak hadir agar Gubernur mencabut status PSBB,” demikian disampaikan Muhammad Sholeh, pengacara muda Surabaya.
Karuan, puluhan keamanan dari kepolisian sudah sejak pagi bersiaga di depan Gedung DPRD Kota Surabaya. Dalam aksi orasinya, M Sholeh, menyampaikan bahwa aspirasi mereka adalah menolak perpanjangan PSBB jilid 3 di Surabaya.
“PSBB terbukti gagal meredam penyebaran covid 19. Tentunnya PSBB Jilid 1 hingga 3 mematikan sandang pangan warga Surabaya,” kata Cak Sholeh panggilan akrabnya dalam orasinya di Gedung DPRD Surabaya sebagaimana diberitakan PORTALSURABAYA.
M Sholeh menjelaskan, aksi orasi ini merupakan bentuk tekanan agar Gubernur Jatim segera mencabut pemberlakuan PSBB jilid 3. Aksi ini juga merupakan uneg-uneg warga terdampak atas penerapan PSBB sejak awal.
“Kami berharap anggota dewan segera mendukung pencabutan PSBB tersebut. Kami minta pemerintah segera diberlakukan new normal sesuai anjuran dari Presiden, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan,” terangnya.
Perwakilan pedagang Sentra Wisata Kuliner Jalan Arif Rahman Hakim Andi Setiawan mengatakan, bahwa selama penerapan PSBB sangat berdampak bagi pedagang Surabaya.
“Selama PSBB kami merasakan sangat sepi sekali dan sengsara. Bahkan selama berdagang di sana tidak pernah dapat pembeli,” katanya.
Lanjutnya, apalagi pemerintah saat ini justru memperpanjang pelaksanaan PSBB tersebut. “Jika PSBB ini tetap diteruskan kami bisa mati bukan karena virus, tapi mati kelaparan. Kami minta tolong kepada dewan selaku wakil rakyat agar PSBB ini dihentikan sekarang. Ironisnya sejak penerapan PSBB, pedagang belum ada sama sekali bantuan sosial dari kampung maupun dari dinas Koperasi juga tidak dapat,” tukas dia.
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan elemen warga Surabaya melalui alat kelengkapan di Komisi-komisi DPRD Surabaya.
“DPRD Surabaya selama ini tidak berdiam diri. Kami terus melakukan rapat-rapat secara virtual dengan pihak terkait bersama Pemkot Surabaya untuk mencari jalan tengah atas problem yang timbul di masyarakat pada penerapan PSBB tersebut,” jelas Cak Awi sapaan akrabnya kepada PortalSurabaya.
Cak Awi menjelaskan, prinsip PSBB itu ditempuh Pemkot Surabaya untuk menjaga dan msnyelamatkan warga Surabaya. “Perlu diketahui penerapan PSBB ini supaya bisa memutus sebaran virus corona pada warga Surabaya. Kami harap lain kali jangan datang di DPRD Surabaya supaya menjaga tidak terjadi kerumunan, sebaiknya bisa disampaikan melalui surat dan secepatnya kita respon dengan sebaik-baiknya,” pungkas dia. (sumber: portalsurabaya.pikiran-rakyat.com)
