SURABAYA | duta.co – Simalakama bagi Jokowi. Membiarkan UU KPK ‘diseret’ ke MK sama dengan melawan mahasiswa, sementara menganulir UU KPK dengan Perppu sama saja membangkang partai pendukung. Apalagi PDIP, — yang menyebut Jokowi sebagai petugas partai — sudah resmi melarang terbitnya Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) KPK.
Sejumlah mahasiswa di Jawa Timur tengah melakukan konsolidasi untuk aksi. Jika memungkinkan, mereka bakal turun lagi Rabu (9/10/2019). Tidak tidak, maka, waktunya diatur agar seluruh kekuatan mahasiswa bisa ikut serta. “Yang jelas, gelombang aksi semakin besar,” tegas salah seorang mahasiswa di Surabaya, Selasa (8/10/2019) setelah gagal bertemu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa .
Mahasiswa juga menangkap sinyal kuat, bahwa, Jokowi tidak akan berani menerbitkan Perppu. Ini menandakan, bahwa, presiden tidak peduli dengan aksi mahasiswa. Membiarkan UU KPK diuji materi ke MK, sama halnya tidak menggubris aspirasi rakyat. Di sini Jokowi dianggap lebih mewakili partai.
Seperti diberitakan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, secara remi menolak Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan, Fraksi PDIP di DPR RI berpandangan sebaiknya para pihak yang memprotes hasil revisi UU KPK itu menempuh mekanisme judicial review (uji materi UU ke MK) dan legislative review (upaya mengubah UU melalui DPR RI).
“Sedikit memakan waktu tetapi prosesnya lebih sehat, ada di jalur hukum, bukan dengan hasil tarik menarik kepentingan politik,” ujar Hendrawan di Jakarta, Senin (8/10/2019), seperti dilansir CNN Indonesia.
Dia pun menuding sejumlah pihak memprotes revisi UU KPK yang disahkan menjadi UU pada 17 September lalu sebenarnya belum membaca isi keseluruhan. “Sekarang banyak orang protes tapi belum baca UU revisinya,” kata Hendrawan.
Parpol Pengusung Sudah Seirama
Pada pengujung masa bakti 2014-2019, DPR RI mengesahkan revisi UU KPK dalam rapat paripurna, 17 September 2019. Langkah itu lantas diikuti sejumlah aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Tanah Air.
Merespons situasi yang ada, Jokowi pun mempertimbangkan akan merilis Perppu KPK. Sikap Jokowi kemudian disikapi negatif koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf dalam perhelatan Pilpres 2019.
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menceritakan soal pertemuan beberapa petinggi partai dengan Jokowi di Istana Bogor beberapa hari lalu. Dalam pertemuan itu dibahas soal kesepakatan partai-partai pengusung pemerintah atas beberapa pikiran yang kritis dan aksi mahasiswa agar Jokowi menerbitkan Perppu KPK.
“Pikiran kita adalah karena sudah masuk sengketa di MK, ya salah juga. Kita tunggu dulu bagaimana proses MK menindaklanjuti gugatan itu. Jadi jelas, Presiden bersama parpol pengusung sudah sama,” ujarnya saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2019). (ud,cnni)
