SURABAYA | duta.co – Masif, gerakan kampus terlihat sangat masif. Kendati mundurnya Prof Dr Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, dianggap tidak menggoyahkan pemerintahan, tetapi gerakan insan kampus, ini membuat kita merinding.
“Merinding menyaksikan gerakan kampus sekarang. Ini mirip dengan saat Orde Baru tumbang,” demikian salah seorang warganet terekam duta.co, Sabtu (3/2/24).
Salah satunya adalah ‘Seruan Kebangsaan’ Universitas Indonesia (UI). Jumat, 2 Februari 2024 kemarin. Saat itu, para Guru Besar di Kampus Perjuangan itu mengaku cemas, resah, sekaligus geram melihat perilaku pejabat di Indonesia yang mengesampingkan norma dan etika jelang Pemilu 2024.
Menurut kesimpulan mereka, negeri ini sudah kehilangan kemudi. Jika dibiarkan sangat berbahaya untuk kehidupan demokrasi dan cita-cita luhur para pendahulu bansa. Para guru besar UI pun sepakat untuk membuat pernyataan sikap dan seruan kebangsaan yang ditujukan kepada para pejabat, perguruan tinggi se Tanah Air dan seluruh masyarakat.
Seruan kampus perjuangan UI tersebut dibacakan bersamaan dengan kegiatan Dies Natalies ke-74 Universitas Indonesia. Seruan kebangsaan didasari pada sebuah kesadaran bahwa perguruan tinggi harus menjadi mata air bagi masyarakat. Seruan Kebangsaan Kampus Perjuangan disampaikan langsung Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Prof Harkristuti Harkrisnowo.
“Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Menggerus keluhuran budaya serta kesejatian moral bangsa,” katanya.
“Kami, warga dan alumni UI prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat terutama korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusian serta merampas akses keadilan pada kelompok-kelompok miskin,” ujar Prof Harkristuti Harkrisnowo dengan nada serius.
Seruan kebangsaan itu juga mengungkap keserakahan atas nama pembangunan tanpa adanya naskah akademik yang berbasis data. Sehingga, pembangunan merusak sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut dan memusnahkan keanekaragaman hayati.
“Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasan, membiarkan negara tanpa kelola, dan digerus korupsi yang memuncak menjelang Pemilu,” jelasnya.
“Kami cemas, kegentingan saat ini akan menghancurkan masa depan bangsa kita dan ke-Indonesia-an,” tambahnya.
Karenanya, Guru Besar UI itu menyerukan 4 poin yang dilandaskan pada kebebasan akdemik. Seruan itu meliputi. Pertama, Mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi.
Kedua, Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan berlangsung secara jujur dan adil. Ketiga, Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon.
Dan keempat, Menyerukan agar semua perguranan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. (mky,pikiran-rakyat.com)
