JAKARTA | duta.co – Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, meminta Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, agar tidak galau menghadapi dinamika terkini terkait Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 yang suhunya semakin panas. Menurutnya, Pilgub adalah ruang demokrasi yang siapa pun berhak ikut berkontestasi. Tentu, termasuk Khofifah Indar Parawansa sendiri bila memang nanti masyarakat Jatim memintanya untuk mencalonkan menjadi kandidat cagub.
Apa yang disampaikan Khofifah itu sebagai respons atas pernyataan Cak Imin kemarin, yang mengaku telah meminta Presiden Joko Widodo agar tidak mengizinkan Khofifah maju sebagai bakal calon Gubernur Jatim. Cak Imin mengandaikan Khofifah fokus sebagai menteri saja.
“Tiba-tiba saya membaca berita di media online soal pernyataan Mas Imin itu (yang meminta Presiden Jokowi mencegah Khofifah maju di Pilgub Jatim),” kata Khofifah seusai acara Haul Nyai Ageng Pinatih di Kota Gresik, Jawa Timur, pada Minggu, 9 Juli 2017. “Kepada Mas Imin, jangan galau,” katanya.
Menurut Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama itu, demokrasi di negeri ini ada regulasinya yang memberikan ruang kepada seluruh warga Indonesia menyalurkan hak-hak politiknya. Dia menduga ada sebab-sebab tertentu sehingga Cak Imin mengeluarkan pernyataan seperti itu. “Kalau memang betul beliau menyatakan itu,” tandasnya.
Khofifah mengaku sejak lama hingga kini hubungan dirinya dengan Cak Imin berjalan baik. Khofifah juga mengaku diundang melalui WhatsApp oleh Cak Imin untuk hadir di acara halal bi halal di kediamannya, Jakarta Selatan, di hari Cak Imin mengeluarkan pernyataan bikin panas suasana politik Jatim tersebut.
“Saya, lho, diundang ke acara halal bi halal beliau. Cuma saya bilang ke Mas Imin melalui WA, saya kebetulan ada acara di Tasikmalaya. Tetapi ada teman-teman Muslimat yang hadir mewakili. Jadi, saya masih menghormati beliau,” ujar Khofifah.
Ditanya apakah jadi maju atau tidak sebagai bakal Cagub Jatim, Khofifah mengaku keputusan akan disampaikannya secara terbuka dalam waktu dekat. Komunikasi politik dengan beberapa pimpinan partai politik juga intensif dilakukan. “Sabar, sekarang, kan, masih check sound,” kata Khofifah.
Sebelumnya, seperti diberitakan duta.co, Cak Imin mengaku sudah menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar tidak mengizinkan Khofifah maju di Pilgub Jatim. Menurutnya, Jawa Timur berbasis Nahdlatul Ulama. Bagi PKB, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul calon yang bisa mewakili organisasi masyarakat terbesar di negeri ini.
“Saya sudah sampaikan ke Presiden, bahwa Jawa Timur adalah satu-satunya provinsi yang Nahdlatul Ulamanya (NU) kuat. Kalau bisa Bu Khofifah tidak usah diizinkan (jadi Cagub Jatim), jadi menteri saja,” kata Cak Imin kepada wartawan di kediamannya, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 8 Juli 2017. Pernyataan Cak Imin ini dikritik Dr. Airlangga Pribadi, pengamat politik asal FISIP Universitas Airlangga Surabaya.
Menurutnya, maju atau tidaknya Khofifah dalam Pilgub Jatim adalah hak konstitusionalnya sendiri dan pilihan politik warga negara yang harus dihormati.
“Dari catatan saya, Khofifah sebenarnya memililki potensi menang yang sangat tinggi, apalagi justru karena pernah maju dua kali dalam pilgub jatim dan saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial, Khofifah memiliki popularitas yang tinggi. Problemnya kita ketahui saat dua pilgub sebelumnya ada indikasi penghadangan terhadap Khofifah,” kata pria lulusan Murdoch University ini Minggu 9 Juli 2017.
Bila Cak Imin mengatasnamakan NU–sebab Jatim provinsi NU–kata dia,
justru NU bersyukur memiliki banyak kader yang mumpuni untuk menjadi pemimpin bangsa. Namun harus dilihat siapa sesungguhnya yang betul-betul mumpuni, berkapasitas, berintegritas dan mampu mendapatkan kepercayaan rakyat.
“Penting bagi keluarga besar NU untuk memastikan memberikan kontribusi kepada bangsa ini yakni menghadirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berbobot untuk benar-benar menjadi pemimpin,” katanya.
Namun, kata dia, ini berlaku bukan hanya untuk Khofifah, tapi juga kader-kader NU yang memang basisnya di Jatim seperti Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi yang juga kader PDIP sekaligus kader NU.
“Tidak usah khawatir bertanding jika harus berhadapan degan kader NU lainnya seperti misalnya Gus Ipul,” katanya.
Sedang Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad, menilai wajar Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, berihtiar politik memengaruhi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak mengizinkan Mensos Khofifah Indar Parawansa maju di Pilgub Jatim 2018. Maklum dalam Pilgub Jatim 2018, dia menganggap Khofifah akan jadi rival politiknya bila benar-benar maju jadi cagub Jatim.
“Menurut saya wajar. Setiap ketua partai pasti ingin calonnya memenangi Pilkada dengan mudah,” kata Sadad saat dimintai komentar terkait statement Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin, Sabtu (8/7) sore.
Sadad yang juga mantan politikus PKB itu menambahkan, langkah politik Cak Imin tersebut dia lakukan karena Khofifah dianggap sangat potensial menjadi penghambat bagi Gus Ipul yang diharapkan bisa memenangi Pilgub Jatim 2018 dengan mudah.
“Bisa jadi dalam kalkulasi Cak Imin, Khofifah adalah calon kompetitor terkuat yang akan menghambat laju Gus Ipul untuk memenangi Pilgub,” tandasnya.
Sebelumnya seperti diberitakan duta.co, Cak Imin mengungkapkan bahwa dirinya sudah menyampaikan kepada Presiden agar tidak mengizinkan Khofifah mengikuti kontestasi di Pilgub Jatim 2018.
“Saya sudah sampaikan ke presiden bahwa ini satu-satunya provinsi yang NU-nya sangat kuat hanya Jawa Timur. Kalau bisa Bu Khofifah tidak usah diizinkan-lah, jadi menteri saja,” ucapnya di sela acara halal bi halal di kediamannya, Ciganjur, Jakarta Selatan.
Mendengar permintaan tersebut, Cak Imin mengklaim Jokowi setuju jika Khofifah lebih berkonsentrasi pada pekerjaannya sebagai menteri. “Ya bagus juga sih orang dia saatnya konsentrasi di menteri,” tuturnya.
Suasana politik di Jatim kian memanas menjelang Pilgub Jatim 2018. Sementara ini, baru Gus Ipul dan mantan Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti, yang terang-terangan menyatakan siap maju. Baru Gus Ipul yang sudah mendapatkan tiket dari PKB. Sementara Khofifah hingga kini belum menentukan sikap, meski banyak yang menggadang-gadang. (ar, vvn)
