PROBOLINGGO | duta.co – Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto, memimpin acara penyerahan piagam penghargaan kepada Perangkat Daerah yang telah berperan dalam meningkatkan Nilai Kepatuhan dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023.
Acara tersebut berlangsung di Ruang PRIC Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo pada Selasa (30/1/2024).
Piagam penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya peningkatan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI serta hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI.
Beberapa Perangkat Daerah yang menerima penghargaan atas peningkatan Nilai Kepatuhan antara lain Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Puskesmas Sumberasih, dan Puskesmas Dringu. Sedangkan penghargaan Indeks Pelayanan Publik tahun 2023 diberikan kepada Dinas Sosial, UOBK RSUD Waluyo Jati, dan Kecamatan Leces.
Kabupaten Probolinggo berhasil memperoleh nilai 87,14 untuk Penilaian Kepatuhan atas Standar Pelayanan Publik Tahun 2023, dengan kategori B dan Opini Kualitas Tinggi.
Sementara itu, hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Pemkab Probolinggo Tahun 2023 mencatatkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,89 dengan kategori B (Baik).
Pj Sekda Heri Sulistyanto menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan salah satu fokus utama pemerintah daerah.
“Pelayanan publik merupakan komponen reformasi birokrasi dan salah satu prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini sejalan dengan road map pelayanan publik tahun 2020-2025 yang menekankan pelayanan publik responsif dan berdaya saing global,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menciptakan budaya pelayanan prima dengan employee branding ASN “Bangga Melayani Bangsa” untuk mewujudkan visi tersebut.
Harapan untuk tahun 2024 adalah meningkatkan nilai kepatuhan hingga minimal 92,5 dengan opini kualitas tertinggi zona hijau, seiring dengan implementasi hasil pengawasan ombudsman. hul
