MOJOKERTO | duta.co – Refocusing (membatalkan/menunda) anggaran pembelian / pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) di Pemkot Mojokerto dikeluhkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Refocusing ATK yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 dinilai menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Salah seorang ASN mengungkapkan, tempatnya bekerja saat ini sudah sama sekali tidak memiliki kertas karena sudah tidak memiliki lagi anggaran untuk pembelian ATK akibat refocusing.
“Pelayanan terhadap masyarakat terpaksa dikirim melalui WhatsApp (WA) atau email. Biar masyarakat yang mencetak sendiri,” ungkapnya.
Parahnya lagi, ketika dirinya melaporkan kepada pimpinannya, justru pimpinannya meminta agar ATK beli sendiri.
“Kami disuruh membeli kertas dan tinta sendiri. Kalau ada laptop yang rusak, disuruh memperbaiki sendiri. Gimana ini, kami ASN sudah banyak potongan, termasuk potongan untuk penanganan Covid-19, masak ATK beli sendiri,” keluhnya.
Hasil pengamatan di lapangan, hampir semua unit kerja di lingkungan Pemkot Mojokerto sudah tidak memiliki kertas lagi. Akibatnya pelayanan terhadap masyarakat menjadi terhambat.
Seperti yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), masyarakat hanya dikirimi formulir melalui WA. Dan masyarakat diminta untuk mencetak formulir sendiri karena sudah tidak memiliki kertas lagi.
Bahkan ada unit kerja yang terpaksa meminta sumbangan sukarela kepada masyarakat dengan cara meletakkan semacam kotak amal di kantornya. Hasilnya dibelikan ATK.
“Terpaksa kami lakukan karena masyarakat butuh surat-surat sedang kami tidak memiliki ATK,” ujar seorang ASN di unit kerja tersebut.
Menurut Anggota Komisi I DPRD Kota Mojokerto Sugiyanto, penanganan Covid-19 dan dampaknya merupakan yang utama. Namun, refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 tidak boleh sampai mengabaikan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. “Ketidaktersediaan ATK pasti menghambat kualitas pelayanan,” katanya.
Untuk memenuhi 35 persen anggaran untuk penanganan Covid-19 banyak sumber anggaran yang dapat direfocusing.
“Satu mata anggaran pembangunan saja sudah cukup untuk membeli ATK untuk memenuhi kebutuhan ATK seluruh unit kerja. Misal pembangunan Graha Praja Rp 5 miliar lebih atau di rumdis hampir Rp 8 miliar kan tidak urgen, kan bisa direfocusing,” tandasnya.ywd
