SURABAYA | duta.co – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mendapat sorotan cukup tajam dari Komisi bidang Pembangunan DPRD Jawa Timur. Pasalnya, ploting anggaran dalam R-APBD Jatim 2019 dinilai kurang pro rakyat.
Dalam kritisi R-APBD Jatim 2019, Komisi D menemukan adanya belanja senilai Rp 103 miliar lebih dengan judul Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Didalam anggaran kegiatan tersebut didalamnya mencantumkan anggaran untuk Rehab Gedung Bakorwil Madiun, Malang, Jember, Pameksan, Bojonegoro senilai Rp.8,2 miliar.
Kemudian Belanja Meubelair dan Furniture di 5 Bakorwil senilai Rp 8,2 miliar serta Belanja Pembangunan Gedung-Gedung pemerintahan senilai total Rp 84,7 Miliar. “Dari total Anggaran Belanja Dinas PRKPCK Jatim Rp.200 miliar lebih, 100 miliar lebih untuk pembangunan gedung pemerintah, kemudian sisanya untuk belanja pegawai kegiatan rutin kantor lalu dan sebagian kecil lainnya untuk rakyat,” sindir H Samwil anggota Komisi D DPRD Jatim, Rabu (21/11/2018).
Dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) itu, lanjut politisi asal Partai Demokrat terlihat jelas ketidakberpihakan pada kepentingan rakyat. Padahal sudah jelas, misi Gubernur Jatim Soekarwo untuk APBD 2019 ini adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
“Idealnya itu kan minimal 50% untuk masyarakat dan 50% untuk pembangunan kantor pemerintahan. Tapi faktanya di R-APBD 2019 ini anggaran pemukiman sangat njomplang, lebih banyak untuk kebutuhan pembangunan kantor pemerintah ketimbang untuk rakyat,” beber politisi asal Bawean Gresik.
Harus Perhatikan Kebutuhan Rakyat
Menurut Samwil, pembangunan kantor Bakorwil dan sejenisnya itu kurang penting. Namun separoh lebih anggaran tersedot untuk kepentingan pemerintahan, padahal kebutuhan rakyat masih banyak. “Saya kita kantor Bakorwil kondisinya masih sudah bagus-bagus,” jelasnya.
Ia mengaku akan membicarakan temuan ini kedepan dengan seluruh anggota dan pimpinan komisi bidang pembangunan selaku mitra dinas PRPCK. “Nggak boleh terlalu timpang begini. Yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat itu mestinya proporsinya lebih besar. Kami juga khawatir setelah kantor dibangun bagus nanti malah diambilalih pusat seperti yang terjadi di jembatan timbang maupun terminal serta balai,” dalih Samwil.
Ia berharap alokasi anggaran tersebut bisa dialihkan untuk penataan pemukiman kumuh, rumah tidak layak huni maupun pemukiman di bantaran sungai.
“Masih banyak fasum yang belum ditangani dengan benar, seperti saluran air yang bagus, MCK yang sehat dan lain sebagainya sehingga Pemprov Jatim benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkas caleg DPRD Jatim dari Gresik-Lamongan ini. (ud)
