SURABAYA | duta.co – Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan bahwa Cawapres pendamping Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang sampai saat ini masih belum mengerucut. Namun siapapun nantinya yang akan dipilih Pak Jokowi, PDIP berharap kerjasama politik parpol-parpol yang sudah mendeklarasikan mendukung Jokowi tersebut tetap konsisten hingga saat pendaftaran Pilpres di KPU.
“Kita berharap deklarasi politik parpol-parpol yang telah mendukung Pak Jokowi sebagai Capres 2019 tetap dilanjutkan sampai deklarasi hukum ketiga tanggal 4-10 Agustus mendatang ketika KPU membuka pendaftaran Capres dan Cawapres seluruh parpol yang telah mendeklarasikan mendukung Pak Jokowi tetap konsisten,” ujar Ahmad Basarah saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (29/4/2018)
Konsistensi kerjasama politik parpol-parpol itu diperlukan, kata Basarah disebabkan bangsa Indonesia adalah negara besar yang memiliki persoalan komplek, sehingga untuk bisa memajukan negara yang besar ini diperlukan gotong royong dari seluruh elemen bangsa bukan hanya dari parpol tapi juga ormas dan elemen bangsa lainnya.
Basarah sepertinya menyentil PKB (Cak Imin) yang ngotot menjadi Cawapres Jokowi. “Kerjasama politik di Pilpres itu bukan hanya diukur dengan direkrut menjadi cawapres tapi masih banyak spektrum dan parameter lain seperti menjadi pimpinan DPR atau MPR, Kabinet atau lembaga-lembaga tinggi negara dan lain sebagainya,” dalih Ahmad Basarah.
Semua parol yang telah mendeklarasikan mendukung Jokowi di Pilpres 2019 pada umumnya juga mencalonkan ketua umumnya sebagai cawapres. Diantaranya, Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar, kemudian Ketum DPP PPP, Romahurmuzy, juga Airlangga Hartarto ketum DPP Partai Golkar. “Kami harus hormati karena ini fase kontestasi para cawapres untuk dipertimbangan dan diputuskan Pak Jokowi sebagai pendampingnya,” imbuhnya.
Kendati demikian sebagaimana ketentuan dalam konstitusi, cawapres itu hanya ada satu orang sehingga meskipun banyak yang terpanggil tapi nantinya hanya satu yang akan terpilih. Nama-nama lain yang juga hendak dipasangkan dengan Jokowi diantaranya Jokowi-Muldoko, Jokowi-Susi, Jokowi-AHY, Jokowi-Mahfud MD, dan lain sebagainya.
Semua nama-nama itu memiliki peluang yang sama, lanjut Basarah, sebab ketum parpol termasuk Megawati dan Jokowi saat ini merupakan tahapan monitoring, evaluasi dan pengkajian karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan sampai diputuskan satu nama.
“Dari nama-nama yang sudah muncul atau nama yang belum muncul ke permukaan ditetapkan sebagai cawapres Jokowi. Kita masih cukup punya waktu untuk menunggu Pak Jokowi memutuskan siapa cawapresnya,” ungkapnya.
Sesuai hasil Rakernas PDIP, tambah Basarah, cawapres Jokowi yang diharapkan PDIP adalah figur yang memiliki visi kenegaraan yang sama dengan PDIP dan Jokowi yaitu membangun negara Pancasila sebagaimana cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian harus memiliki faktor elektoral yang dapat menambah elektabilitas dalam Pilpres yang akan datang.
Selain itu, cawapres dari Jokowi itu adalah tokoh yang memiliki chemistry atau kerjasama yang baik dengan Jokowi. Sebab kita punya konsep presiden dan wakil presiden adalah kepemimpinan dwi tunggal. Artinya pikiran, jiwa dan raga bisa menyatu serta orientasinya kepada kepentingan rakyat.
“Pak Jokowi harus nyaman bisa bekerjasama dan wapresnya bisa membantu tugas-tugas Pak Jokowi,” harap Basarah. (ud)
