KANADA | duta.co — Kelompok hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan sipil Kanada menuntut undang-undang larangan mengenakan penutup wajah di provinsi Quebec. Aturan ini dianggap melanggar hak perempuan Muslim yang mengenakan cadar.
Dewan Nasional Muslim Kanada dan Asosiasi Kebebasan Sipil Kanada telah mengajukan tuntutan hukum di Quebec Superior Court terhadap bagian-bagian UU tersebut, yang dikenal sebagai UU Bill 62, pada Selasa (7/11).
Dalam tuntutannya, mereka meminta pengadilan untuk membertentikan pelaksanaan UU tersebut di seluruh provinsi.
“Ini adalah hal yang besar, ini sangat menegangkan, ini menakutkan, tapi pada saat bersamaan, ini penting dilakukan karena undang-undang ini harus ditangguhkan,” kata Naili, yang nama aslinya Marie-Michelle Lacoste, Muslimah di Quebec yang memakai niqab atau cadar, dilansir Aljazirah, Rabu (8/11).
Menurutnya, UU Bill 62 ini tidak konstitusional dan tidak dapat diterima. “Banyak wanita ingin melakukannya, tapi mereka takut. Seseorang harus melakukannya,” kata Naili.
Sementara, Menteri Kehakiman Quebec, Stephanie Vallee, membela undang-undang tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu dibenarkan dalam masyarakat bebas dan demokratis yaitu Quebec.
Bill 62 yang diterapkan mulai bulan lalu telah memaksa pegawai publik untuk membuka penutup wajah mereka seperti kerudung dan cadar. Mereka diwajibkan melepas penutup wajahnya di depan publik agar dapat menerima atau memberikan pelayanan di provinsi yang berbahasa Prancis. Aturan ini berlaku untuk pegawai provinsi dan kota, termasuk dokter, perawat, guru dan pekerja penitipan anak dan petugas angkutan umum.
Para kritikus dan kelompok hak-hak sipil mengatakan, pemerintah secara tidak adil menargetkan wanita Muslim yang memakai penutup wajah.
Perwakilan Montreal dari Dewan Nasional Muslim Kanada, Razia Hamidi mengatakan kepada Al Jazeera, Bill 62 sangat diskriminatif dan melanggar hak-hak wanita Muslim di bawah Piagam Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Kanada serta Kebebasan Quebec. (net)
