JAKARTA | duta.co – Berpacu dengan waktu! Tampaknya, minggu-minggu ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih sibuk memburu dugaan korupsi lelang proyek pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2012.
KPK kini mengendus adanya dugaan intervensi terselubung. Hal itu didapat setelah mendalami dua saksi yang telah diperiksa beberapa waktu lalu. Keduanya yakni PNS Kemnaker, Agus Rhamdany dan Sopyan selaku Pengantar Kerja Ahli Madya.
Agus dan Sopyan juga dikonfirmasi soal keikutsertaan keduanya dalam kepanitiaan lelang proyek pengadaan sistem proteksi TKI. “Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan ikutsertanya saksi sebagai panitia dalam proses lelang pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker RI,” demikian Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (28/9/2023) sebagaimana terunggah okezone.com.
Ali Fikri juga mengakui, bahwa, KPK harus konsentrasi terkait adanya intervensi terselubung ini. “Didalami juga kaitan adanya intervensi terselubung dari beberapa pejabat di Kemenaker saat itu,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ali menyampaikan bahwa pihaknya menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Rony Dosonugroho yang merupakan karyawan swasta. Sebab, Rony tidak hadir saat dipanggil KPK sebagai saksi pada Selasa, 26 September 2023.
KPK memang tengah mengantongi bukti awal dugaan intervensi dari beberapa pejabat Kemnaker. Dan, seperti kita tahu, dalam kasus ini, KPK juga telah memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar aliaa Cak Imin, pada Kamis (7/9). Cak Imin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi saat menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker).
KPK mendalami pengetahuan Cak Imin pada saat itu yang menyetujui pengadaan sistem alat proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker pada tahun 2012. Lembaga antirasuah juga turut mendalami peran-peran yang ditetapkan sebagai tersangka.
KPK telah mencegah tiga pihak dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker pada 2012. Permintaan pencegahan ke luar negeri itu sudah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham untuk enam bulan ke depan.
Berdasarkan informasi, tiga pihak yang dicegah itu yakni politikus PKB Reyna Usman yang saat korupsi terjadi menjabat Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) I Nyoman Darmanta, dan Karunia selaku pihak swasta. Ketiganya juga merupakan tersangka dalam kasus ini. Namun, KPK belum secara resmi mengumumkannya ke publik.
KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim. Luqman berkapasitas sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI Kemenakertrans.
Kepada detik.com, masih irit bicara. Ia mengatakan dirinya memenuhi panggilan sebagai warga negara. Dia menyerahkan soal materi penyidikan kepada penyidik KPK. “Saya warga negara dipanggil datang, sudah. Materinya tanya ke penyidik,” ujarnya.
Komisi antirasuah juga mengagendakan pemeriksaan terhadap dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenakertrans, Rinto Sugito dan Irwan Arifiyanto. KPK mengimbau para saksi untuk kooperatif menghadiri pemanggilan tersebut. (net)
