Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Prof Dr dr Budi Santoso (tengah) saat diwawancarai media, Sabtu (17/2/2024). DUTA/ist
SURABAYA | duta.co – Menindaklanjuti rencana pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membuka 300 fakultas kedokteran (FK) ditanggapi Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Prof Dr dr Budi Santoso.
Dekan FK Universitas Airlangga itu mengatakan menghormati program politik yang dilakukan salah satu pasangan calon. Namun, kata Prof Bus yang perlu dilakukan adalah syarat utama yakni kualitas.
“Jangan mengorbankan kualitas demi mengejar kuantitas,” ujarnya di sela Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) di Hotel Movenpick Surabaya, Sabtu (17/2/2024).
Seperti yang dikatakan Mantan Mendikbud Prof Mohammad Nuh sebelumnya, bahwa seorang dokter adalah profesi yang menangani manusia. Sehingga tidak boleh sembarangan karena akan membahayakan.
Prof Bus, panggilan akrab Prof Budi Santoso syarat pengetatan pembukaan FK baru itu memang harus dihargai. Karena sekarang ini tidak mudah mencari dosen yang mampu mengajar di FK. Selain itu pemenuhan kuota dosen sebanyak 26 orang per satu FK sangatlah sulit.
“Dosen FK itu harus memiliki standar agar yang dididik juga berkualitas. Harus bergelar S2 preklinik,” tandasnya.
Namun kata Prof Bus, jumlah dokter nampaknya tidak menjadi sebuah persoalan. Karena jumlah lulusan dokter pada 2023 lalu sebanyak 10.903 dokter dari 83 Institusi Pendidikan Kedokteran di Indonesia.
“Justru yang menjadi masalah bukan jumlah dokternya tapi distribusinya yang tidak merata karena semua menumpuk di kota besar,” tandasnya.
Prof Bus menyarankan jika memang program politik itu dijalankan sebaiknya konsentrasi untuk membuka FK di luar Jawa seperti Sumatera, Bali, Kalimantan dan Sulawesi. “Di Surabaya saja sudah ada 11 FK, di Jakarta delapan, belum yang sekitar Jakarta. Jadi jangan konsentrasi di Jawa,” tambahnya.
Karena itu, AIPKI akan siap jika nantinya diminta untuk terlibat dalam realisasi program politik ini.
“undang-undangnya menyebutkan begitu, harus melibatkan kami. Intinya kami siap berkoordinasi,” tuturnya. ril/end
