JAKARTA | duta.co – Sekjen yang juga Pelaksana Tugas Ketum DPP Partai Golkar Idrus Marham akan merayu Setya Novanto agar mengedepankan kepentingan umum dan legawa mundur dari Ketum partai beringin. Menurut survei terbaru, Golkar merosot, salah satunya karena Setnov menjadi tersangka korupsi e-KTP dan dipenjara oleh KPK.
“Pak Idrus Marham akan segera saya sampaikan, supaya segera menemui pak Setya Novanto, untuk legawa berbesar hati, kemudian lebih mengkedepankan kepentingan umum di mana salah satu asas Partai Golkar adalah mengkedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi,” ujar Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid kepada wartawan di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11).
Pertemuan tersebut akan berlangsung dalam satu-dua hari ke depan menurut Nurdin Halid. Ia mengaku yakin, Setnov dengan sikap kenegarawanannya bisa menyikapi permintaan Plt Ketua Umum DPP Partai Golkar, dengan mempertimbangkan kepentingan partai, dan semua pihak.
Jika Setnov menolak untuk mundur, kata Nurdin, sikap tersebut akan berdampak buruk ke banyak orang. Partai Golkar, menurut dia, harus bersiap menghadapi agenda-agenda politik ke depannya. Kinerja partai akan terganggu, jika pemimpin Golkar masih tersandera.
“Artinya harus ada Munaslub, dan melahirkan pemimpin baru. Sehingga dengan demikian kami bisa meningkatkan kinerja partai baik, baik kerja politik, sosial, dan kemasyarakatan. Tidak ada pilihan bagi Partai Golkar, kecuali melakukan munaslub,” ujarnya.
Menurut Nurdin Halid, Munaslub untuk memiliki Ketua Umum DPP Partai Golkar yang baru sesuai Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), paling cepat bisa digelar pada bulan Januari 2018. Namun jika Setnov mau untuk melepaskan jabatannya, Munaslub bisa digelar lebih cepat lagi.
Jokowi Restui Airlangga
Sementara itu, Presiden Joko Widodo disebut telah merestui Airlanggah Hartarto, menteri perindustrian yang juga Korbid Perekonomian DPP Golkar, untuk memimpin Golkar. Hal itu diungkapkan Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi di sela-sela diskusi panel di Yogyakarta, Minggu (26/11).
Dedi mengatakan, Airlangga merupakan salah satu calon yang sudah mendapatkan izin dan dukungan dari Presiden untuk membenahi Golkar.
“Airlangga Hartarto kemarin sudah bertemu presiden. Berdasarkan pembicaraan saya melalui telepon dengan Pak Pratikno menyatakan bahwa presiden mendukung penuh Pak Airlangga Hartarto maju di Munaslub,” ucap Dedi kepada wartawan usai menghadiri diskusi panel bertajuk “Memperkokoh Soliditas untuk Mencari Solusi Terbaik Guna Penyelamatan Partai Golkar” itu.
Pada acara yang sama, Dewan Penasihat MKGR Kosgoro Gandung Pardiman menyatakan, kader daerah terus berupaya mendorong partai untuk sesegera mungkin melakukan Munaslub. Sebab, ia berharap melalui Munaslub keadaan Golkar dapat menjadi lebih baik. “Munaslub itu tidak bisa ditawar-tawar lagi,” ujarnya.
Bicara terpisah, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menyatakan Airlangga Hartarto merupakan calon terkut Ketum selanjutnya. Agung menyebutkan, Golkar butuh kepemimpinan baru yang berwajah besar dan tak bermasalah.
“Ya tidak hanya regenerasi, tapi juga harus tampil yang tidak punya masalah. Salah satu yang disebut-sebut antara lain Airlangga Hartanto. Dia sudah diterima di kalangan pemerintah dan di kalangan pimpinan partai baik pusat atau daerah, beliau selama ini aktif,” kata Agung usai menghadiri resepsi pernikahan Kahiyang-Bobby, di perumahan BHR Tasbi, Medan, Minggu (26/11).
Agung menyatakan Airlangga bukanlah calon tunggal. Ada pula bakal calon lain yang bakal menjadi pengganti Ketum Setya Novanto sekarang. Yaitu Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham. “Idrus Marham-pun dia maju,” kata Agung.
Pertemuan DPD I Golkar
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sudah menggelar pertemuan dengan seluruh DPD Tingkat I di Jakarta, Sabtu (25/11). Hasilnya, pelaksanaan Munaslub menunggu vonis praperadilan terhadap Novanto yang menjadi tersangka korupsi e-KTP dan sudah ditahan sejak 19 November 2017.
Novanto telah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana rencananya digelar 30 November 2017. “Jika kalah di praperadilan, dia harus mengundurkan diri. Kalau tidak, di rapat Munaslub. Saya rasa teman-teman sudah melihat itu,” tambah Agung.
Agung yakin bahwa Novanto akan legawa untuk mundur dari tampuk kepemimpinannya sebagai Ketum Golkar. “Kami juga harus tetap menghormati beliau karena Pak Novanto selama memimpin Golkar, meski singkat cukup berkesan. Janji beliau jadi, bangun gedung, kunjungan ke daerah, tentunya baik, hanya dia punya masalah pribadi,” tutur Agung.
Namun, masalah pribadi Novanto itu menurut Agung memengaruhi elektabilitas Golkar di mata masyarakat. “Ya tentu akan mempengaruhi elektabilitas. Saya harapkan tahun ini selesai karena tahun depan kalau bisa kita sudah bicara penggalangan suara untuk Pilkada. Persiapan rekrutmen calon anggota dewan DPR, tidak hanya berkutat pada masalah itu,” tambah Agung.
Airlangga Nyatakan Siap
Airlangga Hartarto sendiri mengaku siap jika dicalonkan menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. “Insya Allah siap,” kata Airlangga dalam acara yang sama. Dia mengatakan jadwal Munaslub dapat disesuaikan dengan agenda Pilkada.
“Tentu Munaslub ini bisa diselenggarakan sesuai hasil rapat pleno dan agar aspirasi teman-teman daerah juga terdengar. Tentu bila menghendaki perubahan itu harus dilaksanakan dan munaslub itu harus kita sinkronkan dengan jadwal-jadwal agenda dari Pilkada dan legislasi,” ujar Airlangga.
Golkar Disalip Gerindra
Sementara itu, Partai Gerindra menyalip posisi Golkar dalam tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Hal ini terpapar dalam hasil survei Poltracking Indonesia. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai banyak faktor yang mengakibatkan Golkar berada di bawah Gerindra.
Usai merilis hasil survei, Yuda mengatakan, faktor penahanan Ketua Umum Golkar Setya Novanto atas dugaan tindak pidana korupsi proyek e-KTP menjadi salah satu faktor besar merosotnya citra Golkar saat ini. Polemik itu menjadi batu loncatan bagi partai besutan Prabowo Subianto, Gerindra.
“Sebenarnya ada dua untuk membaca perubahan ini, kenaikan Gerindra dan penurunan Golkar. Gerindra mengalami insentif elektoral dari Prabowo Subianto,” ujar Hanya Yuda, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11).
Dia juga menilai, jika segala konflik internal di partai berlambang pohon beringin itu tidak terselesaikan dengan baik, citra buruk akan terus melekat pada Golkar. Belum lagi indikasi adanya kubu di tubuh Golkar dalam memberikan dukungan politik kepada Joko Widodo untuk maju Pilpres 2019 nanti.
Padahal, imbuh Yuda, perhatian publik terhadap Golkar memunculkan tren positif saat deklarasi dukungannya kepada Jokowi. “Ternyata Golkar dukung Jokowi belum terkapitalisasi, belum terasosiasi kuat. Bahwa mendapatkan insentif elektoral itu dari mendukung Jokowi,” ujarnya.
Sementara itu, dari hasil survei Poltracking, Golkar hanya menduduki posisi ketiga sebagai partai politik yang dipercaya oleh publik dengan raihan 10,9 persen. Angka tersebut jauh dibanding PDIP dengan raihan 23,4 persen dan Gerindra 13,6 persen.
Survei yang dilakukan sejak 8-15 November itu melibatkan 2.400 responden dengan metode survei yang digunakan adalah stratified multistage random sampling dan tingkat kekeliruannya kurang lebih 2 persen. hud, meo, dit, mer
