SURABAYA- Koalisi Masyarakat Sipil menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan atas laporan dugaan korupsi Pembelian Pesawat Mirage 2000-5 di era Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kabar itu pertama kali dihembuskan oleh media asing, Meta Nex dalam artikel bertajuk “Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation” pada awal Februari 2024 ini.
Artikel itu menulis adanya kesepakatan dengan Qatar untuk pembelian 12 jet tempur Mirage bekas senilai US$ 792 juta atau setara sekitar Rp 12,4 triliun, atau dengan harga US$ 66 juta setiap jet. The Group of States Against Corruption (GRECO) atau Komisi Antikorupsi Uni Eropa disebut sedang menyelidiki skandal ini.
Koalisi Sipil mengatakan KPK harus membangun komunikasi dan kerja sama dengan badan-badan antikorupsi internasional, khususnya dari Uni Eropa (GRECO) demi mengusut tuntas skandal pembelian Mirage 2000-5. Kelompok yang mencakup Imparsial hingga YLBHI ini mengatakan, berbagai kasus korupsi yang pernah ditangani KPK dapat diproses lebih lanjut karena adanya kerjasama internasional yang baik.
“KPK perlu menjadi garda terdepan dari upaya penegakan hukum untuk kasus-kasus korupsi kelas kakap, yang melibatkan pejabat publik dan politik,” kata koalisi dikutip dalam rilisnya.
Menyikapi hal tersebut, Guru Besar Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) Prof. Hesti Armiwulan menyampaikan agar ini tak jadi rumor berkepanjangan betul atau tidaknya itu harus dilakukan penanganan oleh KPK. “Apakah betul itu atas nama Menteri Pertahanan? kan ada suara (rekaman),” ujarnya, Senin (12/2).
Menurut dia rekaman suara itu harus dicek nantinya. Apakah AI (Artificial Intelligent) ataukah suara asli dari Prabowo. “Lembaga yang punya kewenangan di Indonesia untuk investigasi seperti itu kan KPK ya? Masyarakat sangat wajar dumas itu disampaikan ke KPK dan KPK wajib tindak lanjuti supaya tak ada polemik di masyarakat,” bebernya.
Meskipun, kata Hesti, Prabowo selama ini dianggap salah satu orang terkaya di Indonesia dan sudah sangat berkecukupan. “Sangat mungkin. Semua itu kan kalau dia miliki jabatan walaupun sudah kaya tapi itu uang pribadi,” tegasnya.
“Makanya dia selalu bilang ketika ditanya oleh Najwa tentang banyak asetnya dia. Selalu bilang kan asetnya itu tak menghasilkan apapun karena tak berkuasa,” beber mantan wakil ketua Komnas HAM ini.
Masih kata Hesti itu merupakan salah satu sinyal jika Prabowo tetap membutuhkan uang tunai. “Kemudian kita lihat di 2019 masih banyak hutang yang belum dibayarkan oleh Gerindra, laporan dari berbagai tempat. Banyak yang harus menanggung hutang yang belum terselesaikan,” jelasnya.
Namun sekarang beber Hesti semua seakan terbalik. “Sekarang kita lihat uang tak berseri. Semua kita lihat fakta di lapangan begitu mudahnya 02 ini mengeluarkan uang dan saya tak yakin itu satu sumber dari Jokowi. Maka harus ada sumber yang bisa membiayai semua aktivitasnya 02,” tegasnya.(zi)
