JEMBER | duta.co – Wakil Ketua Muhammadiyah Kabupaten Jember Djoko Purwanto mengaku disebut-sebut namanya mengikuti dalam pertemuan yang digagas pimpinan DPRD Jember di kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (22/6) di Jakarta.
Dia mengaku heran, posisinya yang tak ikut ke Jakarta, disebut sebagai tokoh perwakilan Muhammadiyah Jember yang ikut mendukung langkah pimpinan DPRD Jember. Tak rela namanya dicatut dalam sebuah berita, pada hari Senin (22/6/2020) Djoko angkat bicara.
Kepada media lewat telepon seluler termasuk wartawan Harian Duta Masyarakat, Djoko mengungkapkan jika saat itu dia sedang melakukan aktivitas mengajar sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Jember.
“Saya tidak hadir dalam pertemuan di Jakarta itu, memang benar DPD mengundang kami untuk hadir, dalam rangka mediasi antara DPRD Kabupaten Jember dengan Pemkab Jember ketidak harmonisan tersebut hingga kini pembahasan RAPBD tidak tuntas, jadi kami diundang dalam mediasi itu,” ujarnya Rabu (24/6) melalui telepon selulernya.
Menurut Djoko Purwanto, Karena permasalahan yang terjadi sudah menjadi kewenangan Konstitusional dewan, artinya dewan sudah menggunakan hak-haknya mulai Interpretasi dan angket bahkan sampai titik akhir dalam rangka hak menyampaikan pendapat hingga sidang paripurna (rapat pleno) penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja bupati tahun 2019.
“Problem utama yang kita rasakan itu sampai sekarang memang belum memiliki APBD, yang di kemas kedalam perda jadi konsen kita itu, saran saya, hendaklah bupati dengan DPRD duduk bareng mengutamakan kepentingan bersama jangan mengutamakan egonya karena sama-sama penyelenggara pemerintahan,” pungkasnya. Dik
