SURABAYA | duta.co – Sejumlah guru Madrasah dibawah Kementerian Agama RI di Mojokerto protes keras. Ini menyusul terbitnya kebijakan baru yang mereka nilai dholim, bukan untuk kemajuan sekolah, melainkan sarat dengan kepentingan perorangan.
“Saya ini Guru Fiqh di MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 1 Mojokerto. Umur saya 58 tahun, sudah mau pensiun. Kok tiba-tiba muncul SK pindah ke MTs dengan mata pelajaran Sejarah,” demikian Walidah SPd kepada duta.co saat mengadu ke H Tjetjep Mohammad Yasien, Jumat (23/9/22).
Walidah tidak sedirian. Ia datang bersama kuasa hukumnya, Imam Afdholy, SH dari Forum Santri Anti Korupsi ke Graha Astranawa, Surabaya. Menurut kajian Gus Yasien, ‘ada udang di balik batu’ yang menyertai kebijakan tersebut.
“Karena sebelumnya ada juga pemotongan (duit) selisih Tukin (tunjangan kinerja) yang telah menjadi hak mereka, para guru. Tukin mereka potong 4%. Ada yang menerima rapelan Rp 52 juta, lalu mereka potong Rp 2.080.000. Ini ngawur, tidak boleh,” tegas Gus Yasien.
Kedua, tambahnya, para guru yang terdampak kebijakan dholim ini, dugaan sementara, memang, sengaja tersingkirkan karena melaporkan kasus pembangunan di sekolah yang tidak wajar. “Guru-guru itu tidak rela kalau proyek pembangunan sekolahnya berjalan secara acak-acakan, apalagi memakai besi bekas. Ini kemudian dilaporkan ke atasan. Hasilnya, malah mereka masuk daftar terbuang,” tegasnya.
Tak main-main! Gus Yasien berjanji akan membawa masalah ini Kemenag RI di Jawa Timur. Menurut alumni PP Tebuireng, Jombang tersebut kebijakan dholim itu harus mereka batalkan. Kembalikan mereka ke tempat asal. “Dan, kami akan menurunkan tim investigasi ke Mojokerto atas semua masalah ini,” pungkasnya serius. (mky)
