SURABAYA I duta.co – Anggota Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron menilai pembentukan panitia khusus (pansus) Covid-19 sangat mendesak. Pasalnya, Pemkot Surabaya tidak memiliki road map yang jelas dalam penanganan virus corona.
“Pemkot tidak memiliki road map dalam penanganan Covid-19. Padahal jumlah suspect corona di Surabaya sudah parah,” ujarnya, Senin (6/5).
Karena itu, Ketua DPC PPP Kota Surabaya ini menilai usulan pembentukan pansus covid-19 harus direspon sebagai gerakan yang berorientasi kepada kemanusian, bukan mengandung unsur kepentingan politik praktis.
“Di dewan itu memang lembaga politik, tapi tidak boleh dicampur adukkan, mana kepentingan politik mana untuk masyarakat, kalau pansus ini murni untuk masyarakat,” terangnya.
Anggota DPRD Surabaya dua periode ini mengaku, selama pandemi covid-19 sering didatangi oleh masyarakat atau konstituen. Buchori memastikan, pansus ini bukan bertujuan menghambat kinerja pemkot, tapi untuk kebersamaan supaya dewan juga terlibat sepenuhnya di lapangan.
Tokoh asal Madura ini berharap Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono harus merepresentasikan keinginan anggota dewan yang tersebar ke 8 fraksi. Dimana usulan pembentukan pansus covid-19 ini berasal dari 5 fraksi, yakni Fraksi PAN-PPP, PKB, Gerindra, Demokra-Nasdem, dan Golkar.
Buchori menegaskan, selama menangani covid-19, Pemkot tidak pernah menunjukkan road map. Sehingga wajar, bila Pemkot Surabaya dinilai tidal profesional, padahal pemkot merupakan lembaga pemerintah yang seharusnya profesional dalam menangani masalah.
“Pemkot seperti bukan organisasi profesional, padahal ini lembaga pemerintah, harusnya alur penanganan jelas dan ada target,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan covid-19 di Surabaya rawan penyimpangan. Pasalnya, ada dana Rp 196 miliar serta dana cadangan Rp 1,3 triliun yang bisa dipakai dalam penanganan virus corona. Jika dana ini tidak diawasi dengan baik, maka sangat rawan disalahgunakan.
“Sedangkan dewan mau ngawasi gimana, minta roadmap saja ngak dikasih. Munculnya dana cadangan triliunan itu baru kita ketahui setelah rapat banggar (badan anggaran),” ungkapnya.
Atas pertimbangan inilah, Buchori Imron memandang sudah saatnya pansus covid-19 dibentuk. Selain karena unsur kemanusiaan, juga dana triliunan itu tidak disalahgunakan. “Kalau pansus itu bisa minta masukan dari mana saja, dan juga bisa terlibat langsung supaya bisa ngawasi anggaran penanganan covid-19,” tandasnya. azi
