KEDIRI|duta.co – Lebih banyak diam selama ini ternyata H. Kolifi Yunon, Anggota Komisi C DPRD Kota Kediri terjun langsung ke lapangan mendengarkan keluhan warga terdampak wabah Pandemi Covid-19. Dua catatan penting pun disampaikan kepada Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar agar amanah dalam menyerap anggaran dan memastikan dana bersumberkan uang rakyat ini disampaikan tepat sasaran.
Dikonfirmasi terkait kinerja Tim Gugus Tugas Percepatan Penangganan Covid-19 Kota Kediri yang diketuai Wali Kota Kediri, Kolifi Yunon langsung menyodorkan dua catatannya selain turut melakukan monitoring dan evaluasi. Sosok Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, meminta diawasi terkait pemberian bantuan atas penanggan wabah Corona. “Saya ingin pastikan apakah bantuan tersebut kepada warga tidak mampu atau untuk warga terdampak? Ini pernah kami sampaikan juga saat rapat dengan tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri,” ucapnya.
Bahwa data disampaikan Ketua RT menurutnya sudah valid namun faktanya justru masih diverifikasi oleh Dinas Sosial. “Jika kemudian dicoreti data diajukan para Ketua RT, kenapa tidak pakai data warga tidak mampu yang dimiliki Dinas Sosial. Ini masalahnya bantuan buat warga terdampak. Karena aturan di rumah saja, mereka tidak bisa bekerja namun di sisi lain harus mencukupi kebutuhan makan dan kebutuhan lainnya,” terangnya.
Pemerintah kota telah menganggarkan Rp, 8 miliar melalui Dinas Sosial setiap bulannya hingga akhir tahun ini. Menurut Yunon, tidak masuk akal bila data disampaikan Ketua RT kemudian dipilah dengan dalih kategori. “Kategori yang dibuat ini berubah-ubah, dulu hanya tiga kategori sekarang menjadi 13 kategori. Kemudian warga diminta datang langsung ke kelurahan apakah tidak menjadi beban baru bagi para kepala kelurahan,” jelasnya.
Bila kemudian pemerintah kota memang tidak siap lebih baik dihentikan dulu pembagian bantuan dan bagi Wali Kota Kediri untuk menghentikan kegiatan yang bersifat tebar pesona. “Mahasiswa luar kota ditanggung pemkot ternyata banyak warganya yang belum menerima. Coba dievaluasi kinerja gugus tugas dalam hal bantuan sosial. Padahal nilainya tidak seberapa hanya uang 200 ribu dan beras 10 kilogram. Apakah cukup untuk makan dalam sebulan?,” tegasnya.
Dengan dua catatan di atas, untuk transparan dalam hal pembagian bantuan warga terdampak serta tidak memberikan beban kepada para kepala kelurahan beserta para perangkatnya, politikus senior PAN yang dikenal dekat dengan Ketua DPP PAN, H. Zulkifli Hasan ini berharap. Tidak muncul anggapan miring, seakan dana tersebut tidak tepat sasaran dan disalahgunakan. (nng)
