BOJONEGORO | duta.co – Satu dari enam warga Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro, dipaksa Bupati Bojonegoro Anna Muawanah meminta maaf dihadapan kamera video. Kemudian cuplikan video itu viral di media sosial (medsos).
Sebelumnya satu warga pria yang dikarantina sejak Jumat (17/4) di rumah isolasi SMPN 2 Tambakrejo, membuat video dan dikomentari seperti presenter televisi atas fasilitas rumah isolasi yang sangat tidak untuk manusia, di antaranya tidak ada tempat tidur maupun alas dan berkondisi lantai kelas.
Tindakan bupati itu dikecam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Advokasi Rakyat (Akar) Bojonegoro.”Ada rencana mengadvokasi warga yang dipaksa minta maaf tersebut. kami ihat nanti setelah psikologinya warga, kami bawa psikiater ke warga tersebut dan advokasi kami dampingi sampai selesai,” kata Ketua LBH Akar, Anam Warsito, Senin (20/4).
Mantan anggota DPRD Bojonegoro itu menegaskan tindakan sosok pimpinan menjadi keprihatinan. Dikarenakan tindakan persekusi terhadap warga yang ada di rumah isolasi. Awalnya warga mengunggah sebuah keadaan nyata tentang situasi dia dan kelima warga lainnya yang di isolasi di sebuah tempat yang tidak layak. Faktanya tidak ada tempat tidur dan itu adalah lantai saja.
“Ini kan sesuatu yang menjadi keprihatinan kita semua, seharusnya bupati tidak malah mempersekusi warga tersebut untuk mohon maaf, dikarenakan warga yang membuat video tersebut adalah korban dari kebijakan yang pelaksanaannya tidak baik,” jelasnya.
Informasi yang didapatnya keenam warga masuk ke rumah isolasi telah empat hari, ruang isolasi dibuka sejak lima hari lalu. Seharusnya saat mulai dibuka itu semua fasilitas sudah harus dilengkapi. Lanjutnya, anggarannya sudah ada dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sebesar Rp 80 miliar.
Dia menambahkan tindakan yang telah dilakukan adalah perbuatan yang tidak terpuji oleh bupati terhadap warganya, mestinya warga itu harus diberi penghargaan karena berani bicara jujur tidak malah dipaksa untuk minta maaf lewat media sosial dan disebarkan kemana mana dan sangat merugikan warga yang dipaksa.
Perlakuan itu membuat warga yang menjadi penghuni rumah isolasi malah terbebani psikologisnya dan saat ini harus menjalani isolasi sepuluh hari kedepan.”Kami pikir kejiwaan mereka menjadi tidak baik. Kami mengirim psikiater kesana agar kejiwaan warga yang dipaksa bupati tidak terganggu dan tidak tertekan akibat kejadian persekusi ini,” terangnya.
Terpisah sejumlah wartawan dari berbagai media massa yang mencoba wawancara untuk klarifikasi terkait tindakan persekusi ke bupati di Pusat Informasi Publik (PIP) Bojonegoro.”Sudah jangan ke saya dan ke pihak kecamatan di Tambakrejo saja,” kata bupati sambil berlari kecil didampingi satu wanita Aparatur Sipil Negara (ASN) menghindar dari wartawan menuju rumah dinasnya yang berlokasi 500 meter dari gedung PIP.
Dari tindakan bupati terhadap bupati, LBH Akar menyebutkan sangat disayangkan sikap bupati saat diwawancarai untuk klarifikasi peristiwa persekusi. Tidak berkenannya bupati memicu masyarakat akan semakin memberi stigma negatif ke bupati. Padahal saat diwawancarai tersebut adalah peluang bupati untuk mengklarifikasi apa yang sesungguhnya sedang terjadi sekaligus menggunakan hak jawab ke media massa. Pantauan di rumah isolasi SMPN 2 Tambakrejo, gugus tugas penanganan pencegahan corona setempat memindahkan keenam warga ke SDN Napis Tambakrejo. Dari kesehatan ke enam warga dinyatakan sehat. rno
