SURABAYA | duta.co – Pusat Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Hayam Wuruk (UHW) Perbanas terpilih sebagai perguruan tinggi mitra penyelenggara pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) program studi.
UHW Perbanas dipilih langsung Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Tujuannya, untuk memberikan pelatihan kepada perguruan tinggi yang program studinya masih memiliki akreditasi baik atau C sesuai dengan pelaporan SPMI pada laman http://spmi.kemdikbud.go.id/.
Saat ini, UHW Perbanas memberikan Pelatihan tentang SPMI kepada 13 perguruan tinggi. Mereka hadir dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai Kalimantan, Sulawesi, Gorontalo, dan Jawa Timur.
Pelatihan digelar sejak Juli hingga November mendatang yang dilakukan secara online dan offline.
Wakil Ketua Pelaksana yang sekaligus Wakil Rektor UHW Perbanas, Emanuel Kristijadi mengatakan UHW Perbanas sudah menjadi ‘orang tua’ asuh bagi beberapa perguruan tinggi sejak beberapa tahun lalu tepatnya sejak 2017. Dimulai saat masih bernama STIE Perbanas.
“Fokus ke program studi karena yang mengeluarkan ijazah itu program studi. Prodi bisa mengeluarkan ijazah kalau sudah terakreditasi minimal C atau baik. Kalau tidak ada akreditasi dan mengeluarkan ijazah, maka itu tindakan pidana,” kata Emanuel saat ditemui di sela-sela pelatihan offline, Jumat (26/8/2022).
Memang sampai saat ini masih banyak prodi yang masih terakreditasi C bahkan ada pula yang belum memiliki akreditasi terutama di daerah-daerah.
Bahkan dari 4 ribu lebih perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, hanya 25 persen yang memiliki sistem penjaminan mutu. “Dari 13 kampus yang kami bina ini, ada yang memang belum memiliki SPMI, ada yang sudah mengajukan ke Kemendikbudristek namun belum sesuai dengan pedoman sistem penjaminan mutu. Jadi memang harus dibina,” tukasnya.
Semuanya kata Emanuel haarus mengacu pada standar yang sudah ditetapkan yakni delapan standar bidang pendidikan, delapan standar bidang penelitian dan delapan standar bidang pengabdian masyarakat.
“Hingga akhir Agustus ini, kami target peserta bisa membangun SMPMI dengan harus memiliki dokumen tentang kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI dan formulir SPMI. Selanjutnya September hingga November kita arahkan bagaimana memanfaatkan penjaminan mutu untuk akreditasi dan tata kelolanya,” jelas Emanuel.
Namun yang utama kata Emanuel adalah komitmen pimpinan perguruan tinggi untuk memiliki SPMI ini. Semua itu harus sesuai standar, sesuai sistem dan sesuai desain. “Kalau tidak ada komitmen dari atasannya, tidak akan bisa berjalan dengan maksimal,” tutur Emanuel.
Dengan program pembinaan seperti ini, diharapkan perguruan tinggi di daerah bisa memiliki kualitas yang bagus. Sehingga putra-putra daerah tidak perlu menempuh pendidikan di kota lain atau di pulau lain.
“Kita ini antar perguruan tinggi tidak perlu bersaing untuk mendapatkan mahasiswa baru, justru kita harus saling sinergi dan kolaborasi demi majunya pendidikan di Indonesia,” tandasnya. ril/end
