MADIUN | duta.co -Langkah tegas dan tak kenal kompromi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyeret para pelaku korupsi melibatkan banyak pejabat dan kepala daerah selama ini, memberikan efek jera yang cukup baik.
Dampaknya, para pejabat dan kepala daerah kini lebih memilih kehati-hatian dan berfikir dua kali dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal ini dilakukan, agar selama menjabat tak terjerat perkara korupsi.
Begitu pula dengan para pejabat dilingkungan Pemkot Madiun. Tak ingin jatuh dilubang yang sama dan mengulangi kesalahan dimasa lalu, Pemkot Madiun, kini lebih mengedepankan keterbukaan dan transparansi selama berlangsungnya proses tahapan pembangunan. Era keterbukaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya dengan melibatkan peran serta seluruh warga masyarakat Kota Madiun.
Kepala Bappeda Kota Madiun Totok Sugiarto mengatakan, untuk mencegah terjadinya perkara KKN, proses tahapan pembangunan di Kota Madiun akan terus melibatkan partisipasi masyarakat.
“Rencana pembangunan dibuka secara gamblang saat forum. Bahkan, dikonsultasikan kepada publik melalui perwakilan undangan. Masyarakat bebas memberikan tanggapan hingga usulan untuk pembangunan 2019 tersebut.”Ujar Totok sugiarto, kemarin.
Terdapat lima prioritas pembangunan Kota Madiun untuk 2019 mendatang. Mulai, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan infrastruktur sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sanitasi kota guna peningkatan kualitas hidup.
Peningkatan daya saing perekonomian, peningkatan ketahanan pangan serta kualitas lingkungan hidup, dan peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses.
“Lima program prioritas ini menyesuaikan isu strategis yang mengemuka. Pastinya, berangkat dari usulan dan kejadian di masyarakat,” ujarnya sembari menyebut juga berdasar sinkronisasi dengan program pemerintah provinsi dan nasional.
Berbagai usulan masyarakat, perangkat daerah, hingga wakil rakyat mengemuka. Dari kelompok industri kecil mengapresiasi langkah Disnaker Kota Madiun yang mewadahi industri dengan berbagai pameran tahun lalu.
”Kedepan, pemerintah bisa mengundang pelaku industri dari daerah lain. Tujuannya, agar saling dapat belajar.”ujar salah satu anggota kelompok industri kecil, Ambar.(bow)
