MOJOKERTO | duta.co – Rencana DPRD Kota Mojokerto membentuk Panitia Khusus (Pansus) penanganan pandemi Covid-19 sudah sekitar dua minggu ini disuarakan sejumlah anggota dewan. Setidaknya ada dua fraksi, yakni Fraksi PDIP dan Fraksi PKB, yang menyatakan setuju untuk dibentuk Pansus.
Pembentukan Pansus dipandang perlu untuk mengetahui dua hal. Pertama untuk mengetahui sumber anggaran dan penggunaannya. Ke dua untuk mengetahui bagaimana pemerintah menangani pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.
“Pansus terkait anggaran dan penanganan pandemi Covid-19,” ujar Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto saat reses beberapa waktu lalu. .
Sedangkan sikap Fraksi PDIP dalam pembentukan Pansus Covid-19, politisi PDIP ini dengan tegas mengatakan jika Fraksi PDIP mendukung terbentuknya Pansus.
“Kalau sikap Fraksi PDIP kan sudah jelas disampaikan pada pandangan umum pengesahan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Tahun Anggaran 2019,” tandasnya.
Demikian juga dengan Fraksi PKB, anggota Fraksi PKB tegas mengatakan jika fraksinya mendukung terbentuknya Pansus Covid-19. Sedangkan dari fraksi lain kelihatannya masih wait and see (menunggu dan melihat).
Menanggapi rencana pembentukan Pansus Covid-19, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menuturkan jika pihaknya sudah mendatangi pimpinan dewan untuk menanyakan apa pentingnya Pansus karena kalau soal, dewan sudah mengadakan RDP dengan Gugus Tugas Covid-19.
“Pimpinan dewan mengatakan jika Pansus juga ingin mengetahui penanganan pandemi Covid-19,” tuturnya usai jumpa pers beberapa waktu lalu.
Jika ingin mengetahui bagaimana penanganan pandemi Covid-19, lanjutnya, pihaknya sudah pernah menawarkan kepada pimpinan dewan untuk bergabung dalam Gugus Tugas Covid-19.
“Sudah ditawarkan barangkali ada dewan yang mau masuk dalam Gugus Tugas tapi tidak mau. Kalau ada yang masuk dalam Gugus Tugas kan jadi tahu. Kalau pak Sony dan pak Mul kan mewakili LSM,” jelasnya.
Sedangkan terkait sikap Fraksi PDIP yang disampaikan pada pandangan umum pengesahan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Tahun Anggaran 2019, wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini mengatakan jika itu hanya improfisasi dari juru bicara Fraksi PDIP, Rizky Fauzi Pancasilawan.
“Dalam pandangan umum Fraksi PDIP yang saya terima tidak ada menyebutkan soal Pansus. Saya melihat melalui layar dan mendengarkan jika Rizky menyebut soal Pansus tapi dalam pandangan umum PDIP secara tertulis tidak ada soal Pansus. Saya kira itu improfisasi dari Rizky,” katanya ywd
