“Dalam ajaran NU ada kaidah “tasharraful imam ‘ala ro’iyatihi manutu lilmaslahatil ‘amma” (kebijakan pemimpin harus dapat mewujudkan kemaslahtan rakyat).”
Oleh: Drs Mukhlas Syarkun, MA*
SALAH satu kandidat pasangan capres melontarkan kekesalannya, lalu menuding buta dan tuli bagi mereka yang tidak mau melihat prestasi Presiden Jokowi selama ini.
Sebenarnya bukan buta dan tuli, sebab apa yang telah dikerjakan Presiden Jokowi bukanlah prestasi yang menjadi dambaan mereka (rakyat), tapi prestasi untuk kepentingan segelintir orang, khususnya konglomerat.
Dalam ajaran NU ada kaidah “tasharraful imam ‘ala ro’iyatihi manutu lilmaslahatil ‘amma” (kebijakan pemimpin harus dapat mewujudkan kemaslahtan rakyat).
Oleh karena itu, prestasi membangun infrastruktur yang dibanggakan dan dipaksakan, bukan sesuatu yang mendesak, apalagi dengan cara memperbesar utang dan mencabut hak rakyat yang berupa subsidi, di mana dampaknya semakin berat beban rakyat dan semakin susah karena minimnya pendapatan akibat rendahnya daya beli rakyat pada umumnya.
Kebijakan Pak Jokowi impor pangan, hanya menyenangkan segelintir para pelaku impor. Sementara mayoritas bangsa ini kaum petani menjerit, karena hasilnya tak cukup menutupi biaya produksinya dan, apalagi dulu ketika kampanye Pak Jokowi janji tak akan impor pangan.
Pak Jokowi membangun jalan tol, memang tidak salah, tetapi, sangatlah tidak tepat untuk dibanggakan karena bukan keperluan mendesak bagi rakyat, apalagi itu dibangun swasta, belum lagi tarif tol yang cukup mahal. Nah, di sini siapa yang diuntungkan?
Mendatangkan investasi dengan diikuti membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA), tentu itu tidak dilihat dan dianggap oleh rakyat sebagai prestasi, sebab keadaan rakyat sekarang semakin sulit mencari pekerjaan, peluang pekerjaan banyak diambil alih TKA.
Rakyat Menanggung Beban
Sekali lagi, prestasi pemimpin itu diukur dari kemampuan membuat rakyat tambah pendapatan, terpenuhinya sandang pangan dan papan, dan, kini, semua itu mengalami penurunan, tidak ada tanda tanda untuk perbaikan.
Akhirnya menjadi ironi. Misalnya, program Pak Jokowi di Pilpres 2019 ini dengan ‘menjual’ jargon bersih, dipahami lain. Rakyat memahami bersih dalam hal mencabut subsidi. Jargon kerja kerja kerja, namun yang dilihat rakyat kerja untuk menambah utang dan menambah tenaga kerja asing, sudah begitu impor pangan gila gilaan. Ditambah lagi hari-harinya rakyat dihantui dengan isu radikal, sementara kubu sebelah mengangkat isu perbaikan ekonomi dan kedaulatan bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, wajar apabila rakyat tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat bahwa ada presatsi yang signifikan untuk rakyat dan itu bukan berarti rakyat buta dan tuli, justru rakyat kini harus menanggung beban kebijakan penguasa dan jangan jangan justru penguasalah yang buta dan tuli atas derita rakyat bukan? Waallahu’alam.
*Mukhlas Syarkun adalah Pengurus Pusat GP ANSOR 2001-2005/Alumni pasca Sarjana UNIVERSITAS MALAYA MALAYSIA.
