KEDIRI|duta.co – Saat dikonfirmasi Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19, dr. Ahmad Chotib mengaku merasa sedih atas kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam penerapan Protokol Kesehatan (Prokes). Pahadal keinginan banyak pihak, salah satunya tempat wisata kembali dibuka dan pelaku usaha kembali mencari rejeki. “itu yang bikin kita sedih, masih banyak aduan terkait pelanggaran protokol kesehatan disampaikan masyarakat,” jelasnya, Rabu (07/04).
Meski tidak menyebutkan nama sejumlah tempat hiburan malam, dr. Ahmad Chotib membenarkan. Bahwa pihaknya banyak menerima aduan diberikan masyarakat, terkait dugaan pelanggaran prokes. Meski telah ditetapkan PPKM skala Mikro, dengan melibatkan Ketua RT, Ketua RW dan seluruh lembaga di pemerintah desa. Menjadi ironis, setiap kali digelar razia oleh aparat penegak hukum disinyalir bocor dan tidak ditemukan pelanggaran maupun barang bukti.
“Padahal setiap laporan ataupun aduan sudah ditembuskan ke Halo Masbup. Kami mohon waktu, akan bicarakan hal ini dengan Kepala BPBD agar dilakukan penertiban. Namun saya sangat setuju bila harus dilakukan tindakan tegas oleh aparat penegak hukum, yang dikoordinir oleh Satpol PP,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya sejumlah tempat hiburan malam bebas beroperasi melebihi waktu ditentukan pukul 22.00 wib. Mereka para pengusaha seakan tidak takut bila bisa terjerat kasus pidana. Menginggat hingga berita ini diturunkan, Kabupaten Kediri masih dalam Zona Oranye. Tentunya harapan para pelaku UMKM agar bisa kembali mencari rejeki. Begitu juga keinginan para seniman dan budayawan untuk segera bisa menggelar pertunjukan tidak akan terwujud dalam waktu dekat.
“Saya sepakat jika tutup satu harus tutup semuanya, kami akan bantu sampaikan hal ini kepada pengusaha hiburan malam,” ungkap M. Helmi Anshori, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Kediri. Kabar yang berkembang kenapa tempat hiburan malam ini selalu lepas dari Operasi Yustisi, karena adanya upeti diterima sejumlah oknum penegak hukum. (nng)
