SURABAYA | duta.co – Gus Irfan Yusuf Hasyim, juru bicara pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, berharap pemerintah membatalkan paket kebijakan ekonomi jilid XVI, yang berisi tentang perluasan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday), relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan peningkatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam.
Khususnya relaksasi (penarikan) 54 item DNI yang menyasar sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Karena dengan kebijakan itu, investor asing bisa leluasa menguasai jatung perekonomian wong cilik. Jika kondisi ini dibiarkan, maka, usaha rakyat kecil akan jatuh kepada asing. Mereka akan bersaing dengan investor luar negeri yang memiliki banyak modal.
“Pemerintah harus mengkaji ulang. Ini (paket jilid XVI) sama saja menutup peluang usaha rakyat kecil. Pemerintah tidak boleh menyerah total kepada pihak asing. Jangan biarkan masyarakat kecil bersaing dengan investor asing,” demikian Gus Irfan kepada duta.co, Selasa (20/11/2018).
Masih menurut cucu pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari ini, membiarkan rakyat kecil bersaing dengan pemodal asing, sangatlah tidak sehat. Pemerintah mestinya melindungi. Tidak boleh membiarkan mereka berhadapan dengan investor yang memiliki modal kuat. Menyaksikan maraknya Alfamart dan Indomaret yang terus mendesak toko-toko wong cilik, sudah memprihatinkan.
“Selama ini, kita saksikan, usaha-usaha kecil di pedesaan berhadapan dengan pemodal kuat, seperti Alfamart dan Indomaret. Bisa dibayangkan kalau kemudian mereka masih harus berhadapan dengan investor asing yang, tentu, datang dengan modal kuat. Karenanya, kebijakan menyerahkan penuh UKM ke asing ini, harus dikaji ulang,” jelasnya.
Pendukung Jokowi Saja Bingung
Sementara, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia, mengatakan, pengusaha mendukung sepenuhnya terobosan yang dilakukan pemerintah. Namun begitu, pemerintah diminta untuk meninjau kembali paket kebijakan mengenai relaksasi DNI.
“Pertama paket kebijakan ekonomi ke XVI ada tiga, Tax Holiday, peningkatan DHE, dan penarikan 54 item DNI. Untuk Tax Holiday dan DHE, Hipmi setuju. Tapi untuk penarikan DNI apa pun alasannya, Hipmi tidak setuju,” tutur Bahlil usai mengunjungi pengurus HIPMI Banten di Lippo Karawaci, Tangerang, Selasa (20/11/2018).
Dipaparkannya, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pahlawan terakhir yang menjaga perekonomian nasional. Hal demikian sudah dibuktikan saat krisis ekonomi melanda tahun 1998, di mana yang menyelamatkan ekonomi Indonesia itu adalah sektor UMKM.
“UMKM pahlawan terakhir bagi perekonomian Nasional,” ucap Bahlil yang juga menjadi Ketua Dewan Pembina Relawan Pengusaha Muda Nasional Pendukung Jokowi-Maruf Amin (Repnas). Kalau kebijakan ini tidak ditarik, mau dikemanakan anggota Hipmi? (mky,okz)
