GRESIK | duta.co – Konflik DPRD Gresik dengan bupati masih meruncing. Pemicunya, bupati mengunakan hak veto dengan memutuskan bantuan pada warga Gresik yang terdampak akibat pandemi virus korona (covid-19) berupa paket sembako.
Padahal, sebelumnya sudah tercapai kesepakatan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik dengan Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) @ Rp 200 ribu perbulan perkepala keluarga (KK) selama 4 bulan dalam pembahasan pergeseran anggaran dalam APBD Gresik tahun 2020 untuk pencegahan dan penanganan pandemi covid-19.
“Bantuan kalau bentuk uang tunai, nanti tidak digunakan untuk membeli sembako tapi digunakan untuk keperluan yang lain,”ujar Wabup Moh Qosim dalam jumpa pers, Rabu (8/4/2020).
Pertimbangan lainnya, sambung dia, kalau bantuan berupa uang tunai, nanti masyarakat berlalu lalang untuk membeli sembako ke berbagai tempat. Padahal, pemerintah sudah berusaha melakukan pencegahan penyebaran melalui social distancing dan psichal distancing.
“Kalau bentuk sembako, masyarakat terdampak akan merasa tenang di rumah karena sudah ada persediaan pangan. Insya Allah, bantuan yang kami berikan bentuknya sembako. Pak Bupati (Sambari Halim Radianto) sudah menyampaikan ke teman-teman DPRD Gresik kalau bantuan bentuknya sembako,”tegas dia.
Agar bantuan sembako pada warga terdampak tepat sasaran, sambung Qosim, kepala desa akan dilibatkan untuk mendata warganya yang terdampak akibat pandemi virus korona.
“Sehingga, tak ada warga terdampak yang kelewatan dan kebagian bantuan,”cetus dia.
Hal senada dikatakan oleh Plt Sekda Gresik Nadlif yang sekaligus ketua Timang Pemkab Gresik.
“Anggaran penanganan covid -19 sebesar Rp 156 miliar, bukan Rp 164 miliar. Itu pergeseran anggaran dari OPD dari bantuan sosial (bansos). Ada anggaran bansos yang tak bisa digeser. Seperti bantuan untuk santunan kematian, santunan janda miskin dan anak yatim. Anggarannya sebesar Rp 11 miliar,” terang dia.
Dijelaskan oleh Nadlif, sebenarnya data orang miskin di Gresik sebanyak 99 ribu KK. Tapi, dilakukan antisipasi dengan munculnya orang miskin baru akibat pandemi virus korona. Sehingga, datanya menjadi sebesar Rp 150 ribu. Sebab, hasil penelusuran Dissnaker Gresik, ada karyawan yang hanya seminggu sehingga pendapatannya hanya 50 persen. Bahkan, ada yang mendapat upah harian ketika masuk kerja saja ke perusahaan.
Kebijakan bupati yang ngotot memberikan bantuan bentuk sembako membuat Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani semakin meradang. Sebab, sudah ada kesepakatan dan keputusan bersama bantuan dalam bentuk BLT.
“Memang, bupati menelpon saya dan tetap minta bantuan dalam bentuk sembako. Saya tetap tidak sepakat. Apalagi, bantuan bentuk BLT merupakan keputusan bersama. Tak bisa begitu saja diubah,”cetus dia.
Menurut Gus Yani-sapaan akrab Fandi Akhmad Yani- kalau bupati tetap ngotot bantuan berupa sembako, hanya pemindah bukuan saja dari dana APBD ke perusahaan yang menyediakan sembako itu.
“Tidak ada multiple effect. Padahal, kami berharap dengan bantuan uang tunai terjadi multiple effect dalam pemberdayaan masyarakat. Sebab, mereka yang mendapat bantuan akan membeli sembako ke toko kelontong yang masih tetangganya. Jadi, cukup besar yang bisa kita lakukan untuk pemberdayaan masyarakat dengan anggaran BLT sebesar Rp 120 miliar itu,”pungkas dia. pii
