KEDIRI | duta.co – Beragam pertanyaan kini muncul jelang digulirnya Pilkada di Kabupaten Kediri, namun satu sisi hingga kini belum terlihat adanya pembelajaran politik yang baik kepada pemilih khususnya pemula. Yang terjadi hanya sosialisasi diberikan KPU pada sejumlah elemen masyarakat, memberikan pesan digelarnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri pada 23 September 2020.
Seperti disampaikan Roy Kurnia Irawan, Ketua DPD Pekat IB Kediri, bahwa maraknya bermunculan foto dan berita terkait hiruk pikuk Pilkada, tidak lebih dari hanya tebar pesona dan saling serang di media sosial. “Dalam dua bulan terakhir ini saya memantau di media sosial, muncul sejumlah foto dari beberapa akun. Memberikan dukungan kepada pasangan calon namun calonnya sendiri tidak berani tampil di muka umum,” ucap Bang Roy, Rabu (15/1)
Yang cukup menjadi perhatian dirinya, foto Bupati Kediri, dr. Haryanti Sutrisno bersama suaminya Ir. H. Sutrisno, yang padahal merupakan Ketua Tim Percepatan Pendampingan Pembangunan Kabupaten (TP3) Kediri. “Kenapa ini didiamkan? Bila kemudian Pak Tris serius mendukung pasangan Pak Mujahid dan Pak Eko Ediyono, sebaiknya mundur saja dari jabatannya seperti dilakukan dari Ketua DPC PDIP,” tegasnya.
Begitu juga kepada Bupati, bahwa Haryanti dipilih atas dasar demokrasi dan harusnya mampu menjalankan amanah warganya. “Dia itu digaji dan diberi fasilitas uang rakyat, sangat ironis bila kemudian fotonya terpasang namun tidak melakukan tindakan apapun. Keberadaan Sentra Gakkumdu, saya anggap kurang maksimal menghadapi persoalan ini. Bila mampu bekerja sesuai tupoksinya, maka ini juga dianggap bagian dari edukasi demokrasi,” ucap Bang Roy.
Bila ternyata kabar disampaikan ini HOAX, tentunya aparat penegak hukum harusnya bekerja, terang Roy Kurnia Irawan, dengan meminta keterangan dari yang bersangkutan dengan dasar laporan. Kemudian tim cyber bekerja mencari akun – akun tersebut. “Ini kok kebangeten, semua pada diam dan seolah tidak terjadi apa – apa. Ini bisa jadikan tahapan pemilu menjadi gaduh,” jelasnya. (nng)
