JAKARTA | duta.co – Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Marzuki Darusman menegaskan bahwa jihad langsung ke Myanmar sebaiknya tidak perlu dilaksanakan. Hal itu perlu dipertimbangkan agar tidak mempersulit posisi dari masyarakat Rohingya di sana.
“Ini kan mestinya merupakan masalah kemanusiaan dan HAM. Kalau berubah jadi masalah politik internasional, yang dikaitkan dengan masalah terorisme dan sebagainya itu bisa lebih rumit lagi,” ujar Marzuki, di Jakarta, Kamis (14/9).
Marzuki Darusman juga meminta masyarakat agar tidak menyimpulkan permasalahan yang sedang terjadi di Myanmar merupakan konflik agama. TPF Dewan HAM PBB saat ini sedang mencari fakta-fakta seputar hal itu dan akan menyimpulkan setelah fakta-fakta itu terkumpul semua. Dengan begitu, Marzuki meminta masyarakat untuk menunggu hingga timnya mendapatkan fakta dan analisa yang pas.
“Tapi, memang tak bisa dibantahkan kesengsaraan yang amat luar biasa sedang menimpa masyarakat Rohingya dan juga masyarakat Myanmar secara keseluruhan,” ujarnya.
Menurut Marzuki, masyarakat sebaiknya menjauhi spekulasi-spekulasi yang tidak berdasar untuk menciptakan kondisi yang sebaik-baiknya bagi semua pihak. Ia pun meminta agar langkah-langkah atau gerakan-gerakan yang melampaui kedaruratan di Myanmar diurungkan.
“Cobalah dulu diletakkan dalam kurung langkah atau gerakan yang melampaui krisis, urgensi, yang saat ini ada, yaitu kemanusiaan,” kata Marzuki.
Masih menurut Marzuki, bantuan yang bisa diberikan kepada warga Rohingya bisa berbentuk fisik maupun moral. Ia pun ingin gerakan serta bantuan dari masyarakat Indonesia terus konsisten hingga permasalahan di sana terselesaikan.
“(Sehingga) memberi harapan bagi semua bahwa jika masalah ini terus-menerus jadi perhatian bangsa Indonesia. Nah, bagaimana kemudian kita bertahan dalam memprakarsai gerakan kemanusiaan di Indonesia ini,” ujarnya.
Menurut Marzuki pribadi, permasalahan yang terjadi di Myanmar akan lama selesainya. Sehingga, gerakan kemanusiaan di Indonesia juga harus punya daya tahan yang lama.
“Untuk itu, harus ada perencanaan dan pemikiran bagaimana gerakan kemanusiaan ini bisa langgeng dan berbekas di dalam kehidupan masyarakat kita ini. Sehingga betul-betul bisa menciptakan suatu masyarakat kemanusiaan di Indonesia ini,” pungkasnya.
Direktur Eksekutif Burma Human Rights Network (BHRN) Kyaw Win, dalam diskusi yang sama juga sempat mengatakan, militer di sana justru akan senang apabila ada gerakan jihad di sana. Itu bisa dijadikan sebagai pembenaran oleh mereka untuk semakin membantai orang-orang di sana. “Bisa jadi pembenaran bahwa mereka sedang melawan teroris,” kata dia di akhir diskusi itu. (rep)
