Situbondo|duta-co- Pengurus PKS di tingkat kecamatan (DPC) dan desa (DPRa) seluruh Kabupaten Situbondo dilantik, Sabtu (19/2). Dalam pertemuan itu, Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan menjelaskan bahwa harus ada tambahan kursi untuk PKS dari Situbondo.
“Kata orang Situbondo, ‘Ampon baktonah.’ Kata orang Jawa, ‘Wes wayahe’ atau sudah waktunya. Semua siaap?” tanya Irwan kepada semua pengurus DPC dan DPRa PKS Se-Situbondo yang disambut dengan teriakan “Siap” dari peserta.
Irwan menyampaikan, bahwa Anggota DPRD Kabupaten Situbondo harus bertambah, dari yang saat ini 2 anggota DPRD ke 6 anggota DPRD Kabupaten Situbondo.
Pria 46 tahun itu menyebutkan target perolehan kursi di 2024 mendatang. Target perolehan kursi seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur sebanyak 204 kursi, sementara DPRD jawa Timur sebanyak 14 kursi dan untuk DPR RI, 11 kursi.
“Mengapa harus dapat kursi banyak? Karena PKS kokoh dan terdepan dalam melayani masyarakat Indonesia, masyarakat Jatim, dan tentu saja ingin melayani masyarakat Situbondo,” tegasnya seperti dalam rilis yang diterima duta.co Senin (21/2).
Ia menyampaikan, bahwa selama ini PKS adalah satu-satunya partai oposisi di Indonesia. Meski demikian, ia menyampaikan bahwa PKS akan mengapresiasi pemerintah jika ada yang perlu diapresiasi.
“Namun ternyata memang lebih banyak yang harus kita kritisi berbagai kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Ia kemudian menyebutkan bagaimana usaha PKS dalam membela rakyat dan NKRI. Ia menjelaskan bahwa fraksi PKS yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Hal ini karena PKS melihat bahwa UU Cipta Kerja tidak menguntungkan bagi rakyat.
“Mahkamah Konstitusi ternyata sejalan dengan kita, mereka melihat UU Cipta Kerja inskonstitusional bersyarat, karena secara formil UU Cipta Kerja dipaksakan, melanggar prinsip negara hukum dan menabrak nilai-nilai demokrasi.”
Irwan juga menyampaikan, PKS memperjuangkan masyarakat yang penghasilan di bawah Rp 8 juta agar tidak terkena pajak penghasilan.
Irwan juga menyebut bahwa selama ini PKS terus mengusulkan agar pajak kendaraan ber CC kecil dihapuskan.
“PKS juga menolak pemindahan ibukota negara karena PKS melihat pemindahan ibukota negara bukanlah hal yang mendesak, di tengah kondisi masyarakat yang masih perlu bantuan pemerintah,” tegas pria yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selama 2 periode ini.
PKS juga merupakan partai yang menolak penghapusan BBM dari jenis premium dan pertalite. PKS, ia melanjutkan, meminta agar Bulog memprioritaskan menyerap beras dari petani lokal dan terus menyerukan agar pemerintah terus menstabilkan harga sembako di masyarakat.
“PKS, punya komitmen untuk menjalankan politik kebangsaan yang siap berkomunikasi, bersinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa. Karenanya, saya meminta semua pengurus PKS terus menjadlin kerjasama dengan siapapun untuk membangun negeri ini, membuka pintu seluasnya untuk para tokoh yang ingin berjuang bersama PKS” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Irwan mengingatkan bahwa apa yang dilakukan PKS ini dalam rangka mewujudkan visi untuk menjadi partai Islam rahmatal lil alamin yang kokoh dan terdepan melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). mha
