PACITAN | duta.co – Jelang datangnya musim penghujan, Komisi D DPRD Jatim kian meningkatkan pengawasan terhadap kondisi jalan provinsi khususnya di ruas menuju Kabupaten Pacitan yang dikenal rawan terjadi longsor saat musim penghujan.
Berdasarkan laporan dan data dari Dinas PU BIna Marga Jatim, sepanjang tahun 2020 ini sudah sering terjadi bencana alam yang mengakibatkan terganggunya jalur transportasi menuju kabupaten di ujung selatan Jatim
“Pada tahun 2020 ini, kami melakukan penanganan kerusakan jalan akibat bencana alam di link 136 KM ruas jalan Ponoorogo menuju Pacitan. Kemudian Link 137 ruas Ajosari – Purwantoro (Batas Provinsi Jateng),” kata kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PPJ) Pacitan, Aris saat mendampingi rombongan Komisi D DPRD Jatim sidak lokasi pada Jumat (23/10/2020).
Selain itu masih ada beberapa ruas jalan provinsi yang memerlukan perbaikan karena kondisinya kian mengkhawatirkan akibat tergerus aliran sungai Grindulu.
“Kami juga perlu melanjutkan pembangungan plengsengan penahan tebing yang belum tuntas. Anggaran yang dibutuhkan kisaran Rp.3 miliar,” jelas Aris.
Di sisi lain, pihaknya juga berharap Komisi D DPRD Jatim bisa menindaklanjuti hasil sidak lapangan dengan berkomunikasi dengan Balai Besar Bengawan Solo (BBWS). Pasalnya, banyaknya jebing jalan yang longsor akibat tergerus aliran sungai Grindulu dan belum ada penanganan serius dari BBWS Bengawan Solo.
Lebih jauh Aris menjelaskan bahwa UPT PJJ Pacitan menangani jalan sepanjang 102,29 KM dari Ponorogo menuju Pacitan dan Pacitan arah ke Solo dengan kondisi geografis perbukitan. Sedangkan alokasi anggaran tahun 2020 untuk pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp.5.000.400.000.
“Kalau dibanding UPT PPJ yang lain memang tergolong paling kecil. Padahal potensi dan tingkat kerawanan kerusakan jalan sangat besar,” dalih Aris.
“Kami juga berharap ruas jalan Arjosari – Purwantoro sepanjang 46,14 KM masih ada yang kondisi existing lebar badan jalan 3,5 meter sepanjang 18,1 KM bisa diperlebar menjadi 6 meter sehingga dapat memperlancar arus barang dan jasa serta memacu pertumbuhan ekonomi kawasan selatan Jatim,” tambahnya.
Sementara itu ketua Komisi Bidang Pembangunan DPRD Jatim, Dr Kuswanto, SH, MHum usai melihat langsung progres penanganan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam di link 136 KM ruas jalan Ponorogo – Pacitan mengatakan salah satu penyebab utama tebing jalan yang berbatasan dengan bibir sungai mudah longsor adalah akibat tergerus aliran sungai Grindulu.
“Dasar dinding tebing tanahnya tergerus aliran sungai sehingga terjadi longsor, karena itu penanganan yang dilakukan di link 136 KM adalah membuat plengsengan yang menelan anggaran Rp.310 juta dari Dana Bencana (Belanja Tidak Terduga),” kata politisi asal Partai Demokrat.
Ia mengaku puas karena awalnya mendapat laporan penanganan di ruas jalan link 136 KM belum permanen (sementara). Namun saat kami sidak ternyata sudah rampung 100 persen.
Di sisi lain pihaknya juga prihatin karena di bahu jalan link 136 KM yang baru saja diperbaiki ternyata digunakan usaha pengergajian kayu untuk penimpunan kayu gelondongan sehingga selain dapat mempersempit akses jalan juga dapat membebani bahu jalan yang rawan longsor serta rawan kecelakaan.
“Kami minta UPT PJJ Pacitan bekerjasama dengan Pemkab Pacitan melakukan penertiban agar tidak semakin liar dan dapat mengganggu pengguna jalan,” pinta politisi asli Banyuwangi ini.
Diakui Kuswanto, dari 3 titik lokasi penanganan kerusakan jalan akibat bencana alam di ruas jalan Ponorogo – Pacitan, ternyata penyebabnya hampir sama yakni dinding tebing jalan longsor akibat tergerus aliran air sungai Grindulu. Oleh karena itu pihaknya akan berkoordinasi dengan BBWS Bengawan Solo mengingat sungai Grindulu ada di bawah kewenangan BBWS Bengawan Solo.
“Pada aliran sungai yang membelok rawan menggerus tebing jalan jika dasarnya tidak kokoh. Karena itu kami perlu koordinasi dengan BBWS Bengawan Solo agar bisa dilakukan penataan bibir sungai yang berbatasan dengan tebing jalan supaya tidak rawan longsor,” ungkapnya.
Sedangkan menyangkut kelanjutan plengsengan yang membutuhkan anggaran hingga Rp.3 miliar, lanjut Kuswanto pihaknya belum mendapat kepastian apakah sudah masuk dalam RAPBD Jatim 2021. Mengingat hingga saat ini KUA PPAS belum diserahkan Gubernur kepada DPRD Jatim.
“Kami akan koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Jatim terkait hal ini. Sebab jika tak dilakukanan penanganan segera longsornya bisa semakin melebar hingga menggerus badan jalan,” tegas anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim.
Senada anggota Komisi D DPRD Jatim lainnya, Hidayat menambahkan bahwa kondisi ruas jalan Ponorogo – Pacitan memang rawan longsor sebab diapit tebing perbukitan dan bibir sungai. Karena itu pemeliharaan lingkungan menjadi kunci utama supaya ruas jalan menuju Pacitan menjadi aman.
“Kalau tebing perbukitan tentu jangan sampai terjadi penggundulan pohon agar tidak mudah longsor. Sedangkan yang sebelah sungai jangan sampai terjadi abrasi agar tebing jurang tidak tergerus air,” ungkap politisi partai Gerindra.
Pihaknya juga berharap BBWS Bengawan Solo memberi perhatian terhadap sungai Grindulu. Mengingat, kondisinya kurang terawat bahkan alur sungai kerap berubah dengar sendirinya akibat terjadi abrasi dan pendangkalan sungai.
“Kami berharap pada alur sungai yang membelok dan berbatasan langsung dengan tembok jalan bisa diperkuat sehingga tidak mudah terjadi longsor yang mengakibatkan ruas jalan provinsi ikut rusak sehingga dapat mengganggu penggguna jalan bahkan mengisolir Kabupaten Pacitan,” pungkas Hidayat. (ud)
