KEDIRI|duta.co – Tegas dan terarah demikian kesan awal didapat saat H. Hanindhito Himawan Pramana memberikan pernyataan usai dilantik kemarin di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Penangganan Covid-19 menjadikan prioritas utamanya selain akan berkonsentrasi memperbaiki pelayanan publik di Kabupaten Kediri. Saat hari pertama bekerja pada Senin besok, bersama Mbak Wabup Dewi Mariya Ulfa akan mendengarkan pemaparan terkait kinerja tim Gugus Tugas.
Rasa optimisme akan ditularkan Mas Bup, sapaan akrab Bupati Kediri kepada warganya untuk memiliki jiwa gotong royong dan segera bangkit di masa pandemi ini. Dia pun mengaku bersyukur bahwa kian hari kesadaran masyarakat makin baik dengan mematuhi penerapan protokol kesehatan.
“Yang pertama saya akan berkoordinasi dengan seluruh teman – teman di SKPD terkait Covid – 19. Alhamdullilahnya sudah mulai terkendali, dan perlu pemerintah kabupaten lebih proa aktif lagi tentang betapa pentingnya protokol kesehatan. Bila Covid sudah terkendali, maka saya akan bicara program – program akan menjadi prioritas di Kabupaten Kediri,” ucapnya.
Prioritas pelayanan publilk berupa infrastruktur menjadikan utama, karena berkaitan di tahun 2023, akan berdirinya bandara. “Yang utama pasti infrastruktur karena berkaitan di tahun 2023 terdapat bandara, maka infrastruktur sudah harus tertata dengan baik. Ada sekitar 361 ruas jalan di kabupaten yang tingkat kerusakan berat, sedang dan ringan, yang saat ini sedang kami inventarisir,” jelas Mas Bup mengutip pernyataannya di salah satu radio swasta.
Bila infrasturktur sudah baik maka konektifitas antar wilayah juga terbangun, ”Maka saya akan masuk ke perekonomian. Karena tidak bisa dipungkiri pandemi Covid ini betul – betul menghantam sektor perekonomian di Kabupaten Kediri. Banyak sekali mulai dari pedagang kaki lima, pelaku UMKM yang menggeluhkan. Mereka per hari ini tidak bisa berjualan dan banyak sekali tidak bisa melanjutkan jualan. Ini yang harus dipikirkan pemerintah kabupaten,” terangnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Kediri akan meminta kepada SKPD terkait khususnya Dinas Koperasi dan UMKM, untuk membantu ijin IPRT untuk dipercepat. “Saya minta kepada dinas terkait ijin dipermudah dan dipercepat. Kedua nanti ada pelatihan dan pendampingan kepada seluruh pelaku UMKM untuk mereka berkembang. Kita mulai pilah, UMKM yang berkembang, telah maju dan yang belum berkembang sama sekali. Karena UMKM adalah sendi ekonomi yang bisa membangkitkan perekonomian masyarakat secara cepat,” urainya.
Disinggung terkait aplikasi layanan publik Halo Mas Bup, Hanindhito membenarkan bahwa saat ini dalam proses uji coba. “Sekarang aplikasi tersebut dalam tahap trial dan error. Saya minta Dinas Kominfo, agar platform aplikasi ini benar – benar bisa terintegrasi dengan masing – masing satuan kerja dan bisa betul – betul dieksekusi. Begitu ada aduan, langsung terjun dieksekusi. Ada beberapa dinas cukup kruisal seperti Dinas Kesehatan, Satgas Covid, Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan banyak lagi dinas yang harus mulai dari sekarang melek digital, melek medsos,” harapnya. (nng)
