SURABAYA l duta.co – Pengusaha di Jawa Timur yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memiliki harapan baruuntuk menggairahkan perekonomian di Jatim.
Hal itu setelah adanya jaminan kepastian pihak swasta akan dilibatkan dalam proyek pembangunan nasional pemerintah pusat dari Presiden Jokowi yang disampaikannya secara langsung di hadapan para anggota Kadin saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Bali beberapa waktu lalu. Jokowi bahkan menegaskan swasta akan menjadi tulang punggung pembangunan di Indonesia.
Ini adalah harapan baru bagi para pengusaha yang selama ini hanya bisa melihat hasil-hasil pembangunan tanpa bisa ikut kebagian proyek pembangunan tersebut.
“Tentu saja kami senang mendengarnya. Itu menjadi harapan baru bagi para pengusaha khususnya di Jawa Timur. Kami akan tindaklanjuti ini agar swasta bisa dilibatkan dalam proyek strategis nasional,” ujar Wakil Ketua Kadin Jatim, Mohammad Rizal.
Selama ini diakui Rizal, banyak proyek strategis nasional tidak lagi melibatkan swasta. Semua ditangani langsung pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan BUMN rela mendirikan anak usaha bahkan cucu hingga cicit perusahaan demi menguasai semua proyek.
Dengan kondisi itu, para pengusaha banyak yang ‘menganggur’ karena tidak kebagian proyek-proyek strategis itu.
Rizal menyontohkan proyek di pelabuhan misalnya. Surabaya yang memiliki pelabuhan yang sangat besar justru tidak bisa dinikmati pengusaha Jatim.
“Contohnya Pelindo III. Seharusnya proyek di Pelindo III itu bisa dilakukan swasta. Bongkar muat, penyediaan bahan bakar dan sebagainya bisa dilakukan swasta.
Tapi ini dilakukan sendiri oleh Pelindo III dengan mendirikan anak dan cucu serta cicit perusahaan. Itu baru Pelindo III belum yang lain,” jelas Rizal pada media di kantor Kadin Jatim, Jumat (6/12) pekan lalu.
Selain itu, proyek infrastruktur nasional yang juga melintasi wilayah Jatim, tidak pernah melibatkan pengusaha setempat.
Padahal proyek itu nilainya triliunan rupiah. “Kita akan data BUMN mana saja yang menguasai proyek-proyek strategis nasional itu. Kita akan laporkan,” tukasnya.
Kondisi ini, kata Rizal sangat merugikan. Karenanya dalam Musyawarah Provinsi (Muprov) Jatim yang akan digelar pada 18—20 Desember 2019 di Hotel Shangri—La Surabaya, masalah ini akan dibahas secara khusus.
Bahkan akan disampaikan secara langsung kepada Menteri BUMN RI, Erick Thohir yang akan hadir dalam acara ini.
“Kami yakin Pak Erick akan mendukung kami. Gebrakan beliau di awal-awal ini sangat luar biasa. Karena kalau swasta bergerak maka ekonomi juga akan bergerak,” tukas Rizal.
Karenanya, agar anggota Kadin ke depan bisa terlibat dalam proyek strategis nasional itu, Ketua Kadin Jatim ke depan juga harus yang harus bisa melapangkan aturan—aturan yang menghambat terjadinya peluang-peluang usaha.
Karena Kadin ini induknya semua asosiasi pengusaha sehingga harus bisa mengakomodir kepentingan semua pengusaha yang menjadi anggotanya
“Dalam Muprov ke-7 ini juga mengagendakan pemilihan Ketua Kadin Jatim setelah kepemimpinan La Nyalla Mattalitti. Maka kami berharap ketuanya memang betul-betul orang yang tepat,” tandas Rizal. end
