KEDIRI | duta.co – Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2022 di Kota Kediri, menjadi pantauan dan monitoring Kejaksaan Negeri Kota Kediri, dalam hal pengelolaanya. Hal ini beralasan, lantaran alokasi anggaran yang diserap terbilang fantastis.
Diungkapkan Kepala seksi Intelijen kejaksaan Negeri Kota Kediri, Harry Rachmat, pihaknya saat ini hanya sebatas monitoring dan memantau penerapan DBHCHT di Kota Kediri yang saat ini dikelola Pemerintah Kota Kediri melalui Sat Pol PP.
“DBHCHT di Kota Kediri nilainya berkisar Rp 56 miliar. Nilai sebesar ini harus benar-benar dimaksimalkan dalam pengelolaanya. Apakah sesuai Juklak dan Jukni ataukah malah sebaliknya.” kata Hary, Selasa siang (1/11).
Menurutnya, pengamatan yang sudah dilakukan, memang banyak acara di Kota Kediri, sudah digelar dan bersumber dari DBHCT. Pertanyaanya, serangkaian acara yang digelar sudahkah memenuhi unsur?
“Poin dari DBHCT, sebenarnya menitik beratkan sosialisasi. Dan, pihak Kejaksaan juga sudah memberikan pendampingan dan pembinaan dalam pengelolaanya. Tapi, kalau dalam perjalananya tidak sesuai, tetap akan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegasnya.
Terakhir, Hary juga berharap, adanya peran serta masyarakat dalam hal memberikan informasi kalaupun ditemukkan penyimpangan maupun kejanggalan pengelolaan maupun penerapan DBHCT.
“Pastinya, peran serta masyarakat utamanya rekan media sangat penting.Kalaupun ada
penyimpangan maupun kejanggalan pengelolaan maupun penerapan DBHCT. Pasti akan kami tindak lanjuti,” tutupnya.
Untuk diketahui, cukai adalah salah satu sumber pendapatan negara yang mempunyai kontribusi penting dalam memperkuat kapasitas fiskal, khususnya dalam kelompok penerimaan dalam negeri. Cukai hasil tembakau merupakan penerimaan Negara yang cukup diandalkan untuk membantu pemerintah/pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerjanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (bud)
