LAMONGAN | duta.co – Indeks Kesehatan Kabupaten Lamongan meningkat. Bila pada tahun 2022 berada di angka 0,813, namun ditahun 2023 menjadi 0,822. Catatan ini belum membuat Bupati Lamongan puas diri.
Ia meminta derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lamongan. Untuk menggapai asa ini, ia minta untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi. Demikian terungkap dari pernyataan bupati Yuhronur saat menjadi Keynote Speker dalam seminar, di aula Gadjah Mada Pemkab Lt.7, Sabtu (20/1/2024).
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengajak insan kesehatan untuk berkolaborasi sukseskan program prioritas “Lamongan Sehat”. Terlebih pada kemajuan teknologi dan digitalisasi harus dimanfaatkan disegala bidang, salah satunya yakni bidang kesehatan. Sementara seminar tentang perizinan praktik kesehatan perlindungan hukum tenaga kesehatan dan deklarasi organisasi kesehatan di Kabupaten Lamongan, itu diikuti ratusan anggota dari 14 organisasi Asosiasi Organisasi Profesi Kesehatan Kabupaten Lamongan (Apkesla).
“Berkolaborasi dan bersinergi dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Lamongan itu sangat penting. Karena diera yang banyak mengalami perubahan sosial kemasyarakat ini, kita tidak dapat menjalankannya sendirian,” katanya.
Menapaki era society 5.0, katanya, mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan dengan cara yang lebih cerdas, manusiawi, dan berkelanjutan. “Ini harus kita manfaatkan dan terapkan dalam bidang kesehatan. Agar pelayanan kesehatan di Kabupaten Lamongan semakin megilan,” tuturnya.
Dengan memperkuat kolaborasi dan inovasi, jelasnya, maka kualitas pelayanan kesehatan dipastikan terus meningkat. Sehingga, dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lamongan. Tahun 2023 indeks kesehatan Kabupaten Lamongan berada pada angka 0,844, atau disebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang berada pada angka 0,813. Tidak hanya itu, angka harapan hidup Kabupaten Lamongan juga mengalami kenaikan yakni 73,22.
Meskipun sudah berhasil melampaui target dan mengalami peningkatan, kata dia, namun harus terus meningkatkan dan memaksimalkan layanan kesehatan di Kabupaten Lamongan, melalui program “Lamongan Sehat”. “Di dalam program prioritas tersebut tidak hanya berkomitmen untuk menyediakan insfrastruktur kesehatan, melainan juga menjamin kualitas pelayanan kesehatan dan mendekatkan layanan kesehatan,” jelasnya.
Salah satu yang menjadi andalan dari program “Lamongan Sehat” ialah program inovasi layanan sehat dengan kunjungan rumah (Laserku). Program ini berjalan kurang lebih 2 tahun. Laserku yang mengambil konsep jemput bola dalam menangani pasien lansia yang kurang sejahtera, sudah berhasil memberikan layanan sebanyak 2.280 lansia atau 570 KK.
Mewakili Apkesla, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Lamongan Budi Himawan, sepakat untuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lamongan. “Karena insan kesehatan menjadi komponen utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” terangnya.
Sementara dalam seminar kesehatan yang berlangsung selama satu hari ini mendatangkan dua narasumber yang tentu berkompeten dibidangnya. Mereka ialah Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lamongan Hamdani Azhari yang membahas tentang perizinan tenaga kesehatan berdasarkan UU Kesehatan nomor 17 tahun 2023.
“Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya”, kata Hamdani
Di dalamnya, lanjutnya, juga mengandung ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
Sedangkan advokat dan konsultan hukum kesehatan Masbuhin memberikan strategi mencegah dan menyelesaikan kasus hukum bagi tenaga kesehatan. “Tentunya yang selaras dengan UU Kesehatan nomor 17 tahun 2023,” pungkas Masbuhin. (dam)
