PAMEKASAN | duta.co – Pernyataan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam yang menyatakan demo aktivis dan petani tembakau seminggu yang lalu berbayar terus disoroti.
Adalah, Pj KNPI Kabupaten Pamekasan, Nur Faisal, menuntut Bupati yang menjabat hampir satu tahun tersebut segera meminta maaf lantaran menuduh aksi yang dilakukan aktivis dan para petani tembakau beberapa hari yang lalu sarat dengan bayaran.
Tuduhan itu disampaikan Bupati Pamekasan, saat memberikan kata sambutan memperingati 1 Muharram 1441 Hijriah dihadapan masyarakat di lapangan Pendopo, Sabtu (31/8).
Saat itu, bupati mengatakan dalam bahasa Madura, “Mon urusan program se bagus, pas tak ngocok sakalangkong. Mon urusan bekoh serogi reng sorang se ademo ebejer, egebey cak ocaan maloloh”. (Kalau urusan program yang bagus ndak bilang Terima kasih. Tapi kalau urusan tembakau yang rugi hanya seorang yang demo dibayar, dibuat bahan omongan terus).
“Kami sangat menyangkan tuduhan Bupati ini karena jelas mengandung unsur fitnah, kalimatnya juga jelas bukanlah kalimat yang etis tapi bernada provokati,” ungkap Faisal, Rabu (4/9).
Akibat tuduhan itu, ia meminta agar para aktivis dan pemuda serta petani tembakau agar membuat petisi pada Bupati Pamekasan untuk meminta maaf kepada masyarakat.
Lebih jauh ditegaskan, apabila bupati enggan meminta maaf pihaknya tidak segan-segan akan melaporkan Bupati terkait pernyataan tersebut jika tidak i’tikad dari Baddrut Tamam.
“Ucapan bupati itu jelas itu ada unsur pidananya, dan Bupati Pamekasan seharusnya tidak memberikan pernyataan yang demikian,” tegasnya.
Akibat tuduhan itu pula, sejumlah aktivis pemuda dan masyarakat petani tembakau pamekasan tersinggung dan segera meminta maaf. Sebelumnya Ketua DPP PAN Pamekasan Heru Budi Prayitno juga menyayangkan ucapan bupati yang menyebut aksi demo terkait murahnya harga tembakau ada yang membayar. bib
