JOMBANG | duta.co – Berawal dari group WhatsApp Pojok Stadion Jombang, kini telah santer dan jadi perbincangan terkait adanya mahar untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jombang. Tak tanggung-tanggung, mahar yang harus disediakan untuk menduduki posisi Ketua DPD PSI Jombang, senilai Rp 50 juta. Dengan alasan, uang tersebut untuk kas DPD PSI Jombang.
Hal tersebut diungkapkan oleh akun Sandydolorosa|BOZonline. Bahwa jika ingin menjadi Ketua DPD PSI Jombang, harus membayar Rp 50 juta untuk kas DPD.
“Bien aku dadi ketua gak mbayar, saiki mbayar nek pgn dadi ketua PSI, 50 juta, alibinya buat kas DPD. (Dulu aku jadi Ketua tidak membayar, sekarang harus membayar Rp 50 juta jika mau jadi Ketua PSI. Alibinya untuk kas DPD, red),” tulis Akun Sandy, Sabtu (08/05/2021).
Sementara itu, Ketua DPD PSI Jombang, Malik Mahardika Aditia Rahman, saat dikonfirmasi awak media duta.co, membantah hal tersebut. Bahwa dirinya yang sangat ini menjabat Ketua DPD PSI Jombang, tidak pernah dimintai mahar. Bahkan, saat melakukan MoU dengan pihak DPW, tidak ada persyaratan untuk memakai mahar. Sebab, PSI adalah Parpol tanpa transaksional dan mahar politik.
“Tidak benar mas, saya selaku ketua definitif tidak pernah diminta untuk membayar ke DPP senilai Rp.50 juta. Dan DNA PSI adalah politik tanpa transaksional dan mahar politik. Jadi, tidak ada penarikan membayar Rp.50 juta,” tulis Malik Mahardika Aditia Rahman, melalui sambungan seluler, pada Selasa (11/05/2021).
Selain itu, kata Malik, jika Sandy bukanlah Ketua DPD PSI Jombang, namun Ketua DPC PSI Kecamatan Jombang. “Sebenarnya mas Sandy Dolorosa dulunya bukan ketua DPD PSI Jombang, melainkan Ketua DPC Kecamatan Jombang. Jadi, benar saja beliau tidak pernah jadi ketua DPD Jombang,” terangnya.
Tak hanya itu, Malik juga menyesalkan apa yang dituduhkan oleh Sandy. Karena sebelum berstatement, alangkah baiknya konfirmasi terlebih dulu melalui DPP PSI, mengenai syarat untuk menjadi Ketua DPD PSI Jombang.
“Untuk permasalahan itu tidak benar mas, saya menyesalkan pernyataannya tanpa dasar. Justru, saya sendiri selaku junior anggota PSI mempertanyakan kepada mas Sandy, seberapa besar mengetahui DNA Partai PSI, kok sampai berbicara membayar Rp 50juta bagi yang ingin jadi Ketua DPD PSI Jombang,” jelasnya.
Pihak DPD PSI Jombang, akan berkoordinasi dengan DPW dan DPP, untuk menentukan langkah selanjutnya. Sebab, persoalan tersebut berencana akan dibawa ke ranah hukum.
“Kalau ada persetujuan dari DPW maupun DPP, kita akan melalukan langkah-langkah hukum, pelaporan ke Polres terkait isue ini yang beredar,” tandasnya. (dit)
