SURABAYA | duta.co – Di 2023 ini, 4,8 juta pekerja di Jawa Timur harus terlindungi BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Saat ini baru 4,3 juta pekerja yang terlindungi.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Hadi Purnomo mengatakan untuk mencapai target tersebut, ada tiga strategi yang ditetapkan yakni retensi, intensifikasi dan ekstensifikasi.
“Dan ada empat fokus, yaitu ekosistem desa, ekosistem pasar, e-commerce dan UMKM, serta pekerja rentan. Agar target sesuai rencana, maka alat yang kami gunakan ada lima engine yaitu sistem keagenan, tokoh, supply chain, auto debet, complience & pengawasan positif,” ungkapnya, Senin (30/1/2023).
Untuk ekosistem desa, BPJamsostek mendorong pemerintah desa mendaftarkan seluruh pegawainya sebagai peserta BPJamsostek agar mendapatkan perlindungan, mulai dari perangkat desa, RT/RW, Bhabinkamtibmas, Bumdes, serta seluruh pekerja desa lainnya. Sementara ekosistem pasar yaitu seluruh pekerja di pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern.
“Bagi pekerja rentan, kami mendorong pemerintah provinsi, kabupaten dan kota ikut serta mendaftarkan pekerja rentan di wilayah mereka. Kita juga mendorong dana bagi hasil cukai tembakau agar bisa membiayai petani di sekitarnya, tidak hanya petani tembakau tetapi semuanya,” ungkap Hadi Purnomo.
Dia mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan pemerintah dan hingga saat ini masih dalam pembahasan. “Hari Kamis dan Jumat besok kami akan kedatangan Kementan dan Kemenkeu, kami ajukan untuk tahun 2023,” katanya.
Ada tiga daerah yang telah menyetujui penggunaan DBHCT untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani di tahun ini, yaitu Gresik, Lamongan dan Jember. Sementara yang telah terealisasi di tahun 2022 adalah daerah Jember sebanyak 15.000Â petani.
“Ini tergantung dari daerah masing-masing, apakah mengikutsertakan pekerja rentan dalam program BPJamsostek itu strategis atau tidak. Kami juga dorong pemerintah mengikutkan marbot,” katanya.
<span;>Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jatim Arie Fianto Sofyan mengatakan bahwa saat ini total peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan Jatim mencapai 4.342.080 orang.
Dengan rincian PU 2.465.742 peserta, Pekerja Migran Indonesia 57.090, BPU 632.398 peserta, dan Jasa Konstruksi 1.186.850 peserta.
“Dari prosentase semua segmen, hanya mencapai 29,32 persen. Harapan kita, justru yang paling jauh adalah BPU. Dari potensi sebesar 7,1 juta, yang sudah terdaftar masih sekitar 600 ribu pekerja atau kisaran 9 persen,” ujar Arie Fianto.
Kolaborasi dengan Pemprov Jatim telah menunjukkan kemajuan yang cukup bagus dengan dikeluarkannya implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) No 36 Tahun 2021 yang di dalamnya terdapat Keputusan Gubernur (Kepgub) terkait tim pelaksana.
“Kita mengoptimalkan seluruh aktivitas dengan dinas terkait, misal Dinas Pertanian memiliki minta petani, juga dinas perikanan, memiliki mitra nelayan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Pelayanan Anang Rafidi mengatakan bahwa realisasi pembayaran klaim di tahun 2022 mengalami kenaikan.
Total keseluruhan pembayaran klaim BPJamsostek Jatim dari lima program tersebut sebesar Rp5,86 triliun sepanjang 2022. Angka klaim tersebut meningkat sebesar 11,34 persen dari tahun 2021.
Klaim Jaminan Hari Tua tahun 2022 mencapai Rp5.016 triliun. Jaminan Kematian sebesar Rp388,6 miliar untuk 15.632 kasus yang dibayarkan.
Jaminan Kecelakaan Kerja Rp360,9 miliar untuk 47.559 kasus. Jaminan Pensiun sebesar Rp98,064 miliar. Sedangkan penerima beasiswa sejumlah 15.000 anak ahli waris dengan total pembayaran sebesar Rp47 miliar. ril/end
