JAKARTA | duta.co – Ketua Setara Instute Hendardi mendukung rencana Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membubarkan Ormas anti-Pancasila Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Hendardi, langkah itu sudah tepat dan legal sepanjang dilakukan melalui proses yudisial yang akuntabel.
“Karena agenda yang diusung adalah khilafah, suatu sistem politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan Pancasila, maka HTI harus dibekukan,” ujar Hendardi di Jakarta, Selasa (2/5/2017).
Menurut Hendardi, berbagai studi dan praktik di beberapa negara, ideologi khilafah yang disertai pandangan keagamaan eksklusif, takfiri yaitu gemar mengkafirkan pihak yang berbeda telah menimbulkan pertentangan kuat di tengah masyarakat. Bahkan di beberapa negara seperti di Yordania dan Irak, orgaisasi Hizbut Tahrir telah dilarang.
Secara fisik, kata Hendardi, HTI tidak melakukan kekerasan, tetapi gerakan pemikirannya yang secara masif dan sistematis telah merasuk ke sebagian warga negara Indonesia, khususnya melalui kampus-kampus dan majelis-majelis keagamaan, telah dianggap mengancam kebinekaaan, sistem politik demokrasi, dan Pancasila, yang merupakan falsafah bangsa Indonesia.
Pemikiran HTI tidak bisa diberangus, karena kebebasan berpikir bukan hak yang bisa dibatasi. Tetapi pemerintah dan penegak hukum bisa melakukan pembatasan penyebarannya. Jika penyebarannya yang dibatasi, maka orang-orang yang menganut pandangan keagamaan dan pandang politik seperti HTI tidak bisa dipidanakan. Hanya tindakan penyebarannya yang bisa dibatasi.
Secara teknis, kata dia, pembubaran ormas sangat dimungkinkan, sebagaimana diatur dalam UU 17/2013 tentang Ormas. Pada Pasal 59-78 mengatur larangan bagi ormas, ancaman sanksi, pembekuan organisasi, hingga mekanisme pembubaran dan mekanisme untuk menyoal pembubaran itu, jika organisasi yang dibubarkan tidak menerima tindakan hukum negara.
Opsi pembubaran adalah salah satu cara menghalau pengaruh destruktif HTI. Gerakan kebudayaan yang dilakukan oleh ormas-ormas keagamaan mainstream dan moderat, bisa menjadi opsi pelengkap untuk memoderasi pandangan keagamaan pengikut HTI. hud, net
