SIDOARJO | duta.co – Sedikitnya 300 warga Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, ex korban lumpur lapindo, menggeruduk Pendopo Delta Wibawa, Rabu (17/5/23). Perwakilan dari mereka menyampaikan orasi di depan pintu pendopo dengan penjagaan puluhan Satpol PP dan anggota Polisi.
Kedatangan massa menyampaikan aspirasi dengan membentangkan spanduk pada mobil komando bertuliskan “Korban lumpur Lapindo PAT Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin Kab.Sidoarjo menanyakan fasum-fasos yang belum jelas, Kami mohon Pemerintah supaya kami difasilitasi rumah hunian HGB/Rusunawa”.
“Kami mewakili warga, untuk nagih janji, kesimpulannya, kemarin waktu unjuk rasa di depan DPR, kami minta bertemu Bupati akan menyampaikan aspirasi, yang sudah menjadi kesepakatan antara instansi dan DPR. Tujuan kami ke Bupati supaya dapat dikuatkan bapak Bupati supaya tidak dipelencengkan permasalahan itu,” ujar H. Abdul Fatah, selaku pimpinan aksi (ketua korlap) kepada duta.co di lokasi.
Disampaikan H. Abdul Fatah, dengan besarnya fasum 41 Hektar dan fasos yang tidak terurus sampai sekarang dan sebagainya, termasuk makom, masjid dan mushalla, warga belum ada makomnya dan di tanah Keret itu ada 13 Hektar.
“Dan kami yang sudah disetujui minta rumah HGB dan rusunawa untuk ditempati bagi orang-orang yang tidak mampu itu. Karena memang buktinya korban lumpur seperti itu kehidupannya. Bila bisa bertemu Bupati, nantikan bisa mendukung hal ini dengan persetujuan yang sudah disampaikan,” pungkas H. Abdul Fatah.
Di tempat yang sama, Muhammad Rozid (50), salah satu warga Desa Kedungbendo yang ikutan aksi mengatakan kedatangannya ikut mendukung perjuangan warga.
“Seperti fasum, fasos, jalan umum, jalan masjid, lapangan desa Kedungbendo belum diganti. Tanah-tanah bengkok, untuk tanah pribadi 99% sudah dibayarkan. Intinya ingin menuntut fasilitas ini bisa dikembalikan ke warga desa Kedungbendo,” pungkas Rozid singkat.
Sementara, Camat Tanggulangin, Sabino Mariano, dikonfirmasi duta.co karena massa aksi tidak bisa bertemu Bupati mengatakan, ia hanya mengawal untuk menyampaikan aspirasi kepada Kabupaten. “Semoga menjadi bahan masukan dalam pengambilan keputusan ditingkat Kabupaten,” jelasnya.
Disinggung massa aksi tidak ditemui Bupati, Sabino menjawab, “Bukan berarti pimpinan tidak mau loh ya, hierarki pemerintahan jika pimpinan berhalangan karena ada agenda yang bersamaan, maka dapat ditugaskan pejabat lain yang membidangi dan atas nama Bupati dan Pemkab warga diterima oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesra,” pungkas Sabino. (loe)
