NGAWI | duta.co – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Ngawi, menggelar sidang tahunan memperingati HUT RI ke- 78, dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Heru Kusnindar, dalam agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI, Joko Widodo. Rabu, (16/8/2023)
Sidang tahunan melalui paripurna tersebut, dihadiri seluruh anggota DPRD Ngawi, Ketua dan Wakil Ketua, Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, Wabup Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, Sekda Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidyanto, dan Forkopimda, serta jajaran OPD Pemkab Ngawi dan seluruh Camat.
Pidato Kenegaraan Presiden RI, Jokowi, pada Sidang Tahunan MPR RI dalam rangka peringatan HUT ke- 78 Kemerdekaan RI ini dilakukan secara virtual (online) dan dipancarkan menggunakan 2 (dua) buah layar LCD di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Ngawi.
“Saya ingin tegaskan, Indonesia harus menjadi negara mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya. Ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi yang sudah ratusan kali saya sampaikan, puluhan kali saya sampaikan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi melakukan transfer teknologi, memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungannya,” kata Presiden RI, Jokowi melalui pidatonya.
Hilirisasi yang sedang dilakukan yaitu, hilirisasi tidak hanya pada komoditas mineral tapi, juga non mineral, seperti sawit, rumput laut, dan komoditas potensial lainnya, mengoptimalkan kandungan lokal dan bermitra dengan UMKM, petani, juga nelayan sehingga manfaatnya terasa bagi rakyat kecil.
Upaya ini sedang dilakukan dan harus terus dilanjutkan. Meski pahit bagi para pengekspor bahan mentah, mungkin pahit juga bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Namun, jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, bisa dipastikan akan berbuah manis pada akhirnya, terutama untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan keberanian, kepercayaan, untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer. Oleh sebab itu menurutnya pemimpin itu harus punya public trust karena kepercayaan masyarakat sebagai salah satu faktor penentu.
Selain itu, seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan kerjasama dari seluruh komponen bangsa, sehingga, bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan, itu merupakan modal politik dalam memimpin sebuah bangsa.mif
