MOJOKERTO | duta.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar Seleksi Terbuka (Selter) jabatan tinggi pratama kepala perangkat daerah pemerintah kota Mojokerto tahun 2023. Pengumuman Selter yang ditandatangani Anom Suharno SH, MSi sebagai Ketua Panitia Seleksi, tertanggal 11 Februari 2023 dan diumumkan di web Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mojokerto sejak 11 Februari 2023.
Meski saat ini ada sembilan jabatan tinggi pratama yang kosong, namun hanya lima jabatan lowongan yang digelar Selter. Yakni, Inspektur, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP), dan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB).
Pendaftaran Seleksi tanggal 13 Februari sampai dengan 17 Februari 2023. Setelah dilakukan seleksi administrasi, pelaksanaan seleksi dijadwalkan pada 23 – 24 Februari 2023. Sedangkan pengumuman hasil seleksi tiga nama terbaik pada 27 Februari 2023.
Namun, di tengah masa pendaftara, pada 16 Februari 2023, muncul Ralat Pengumuman. Untuk Kepala BPKPD batal dilakukan Selter, dengan demikian hanya empat jabatan tinggi pratama yang dilakukan Selter.
Dikonfirmasi terkait ini, Kepala BKPSDM Kota Mojokerto Muhammad Imron yang baru bisa dikonfirmasi Jumat (3/3/2023) mengatakan, pembatalan Selter untuk kepala BPKPD karena ada permintaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar Selter untuk kepala BPKPD ditunda. “Ada permin KASN untuk ditunda,” ujarnya.
Ditanya apa alasan KASN menunda, Imron hanya menjawab secara normatif. “Karena ada beberapa unsur yang menurut KASN harus dilamar penundaan,” katanya tanpa mau menjelaskan unsur apa yang menyebabkan harus ditunda.
Ima mengakui jika permintaan penundaan oleh KASN adalah tertulis. Namun dia tetap menolak untuk menyampaikan alasan penundaan, permintaan membaca saja surat KASN tidak boleh apalagi minta foto kopinya. “Surat KASN kepada Gubernur dan Wali Kota,” kilahnya. Sehingga, surat tersebut dinyatakan rahasia.
Kembali ke Selter, hingga pendaftara ditutup, untuk jabatan Inspektur ada 21 orang yang mendaftar, untuk kepala Disporapar terdapat 8 pendaftar, dan untuk kepala Dinkes P2KB ada 5 pendaftar. Sedangkan untuk kepala DPUPRPRKP, setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran, hanya satu orang yang medaftar.
“Sesuai dengan aturan, pendaftar harus lebih dari satu pendaftar. Karena untuk DPUPRPRKP hanya ada satu pendaftar, maka Selter untuk kepala DPUPRPRKP dibatalkan,” jelasnya.
Sedangkan tatkala ditanya kenapa hanya lima jabatan tinggi pratama yang dilakukan Selter, padahal saat ini ada sembilan jabatan yang lowong, mantan kepala Dispendukcapil ini mengatakan, permintaan rekomendasi kepada KASN sebelum dilakukan mutasi jabatan pada 31 Januari 2023. “Kan tidak boleh begitu ada mutasi kemudian dilakukan Selter,” pungkasnya. (ywd)
