SAMPANG | duta.co – Ketua PWI Sampang, Fathor Rahman mengatakan mayoritas pejabat birokrasi di Sampang memiliki penyakit menurun dan sangat mengkhawatirkan. Sedikitnya lima (5) penyakit yang perlu menjadi perhatian serius Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi bersama Wakilnya H. Abdullah Hidayat.
“Semua itu harus diobati mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik berkualitas. guna mewujudkan Visi-misinya, Sampang Hebat Bermartabat.”
Dijelaskan secara rinci oleh Mamang, panggilan akrab Ketua PWI Sampang 2019-2022, yang mengaku telah menggeluti profesi wartawan lebih 13 tahun di kota Bahari, Kabupaten Sampang tersebut. Bahwasanya Penyakit pertama, yaitu masih banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki persentase belanja operasional untuk kebutuhan internal yang lebih besar dari belanja publik.
Kondisi seperti ini sangat membatasi bagi pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik.
“Akibatnya, pemerintah daerah hanya sibuk dengan urusan internal sehingga urusan pelayanan kepada publik terabaikan,” ujarnya.
Penyakit kedua, tingkat korupsi yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari adanya sejumlah kepala dinas yang tersandung hukum, hingga berakhir di jeruji besi, antaranya mantan Kepala Dishutbun Singgih Bektiono, serta Kepala Dinas Pendidikan Sampang H. Jupri Riyadi bersama sejumlah stafnya di akhir tahun 2019 silam.
Dari segenap kasus hukum yang dijalani, semua bermasalah soal bisnis proyek yang meruncing ke-penerimaan fee proyek hingga korupsi.
Ketiga, inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan pembangunan. Dikatakan, banyak perencanaan pembangunan dilakukan secara serampangan, copy dan paste dari tahun-tahun sebelumnya, dan tidak fokus pada outcome yang ingin dicapai.
“Kegiatan yang sengaja diajukan hanya untuk memperoleh tambahan penghasilan atau memberikan keuntungan pribadi, diajukan dengan biaya yang jauh lebih besar dari harga pasar, dan lainnya. Akibatnya, banyak anggaran pembangunan yang digunakan tetapi tidak tepat sasaran dan boros,” ungkap Mamang.
Penyakit keempat, kualitas ASN masih belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah. Disebutkan, secara Kwalitas hingga kuantitas masih meragukan, terlebih dua tahun terakhir banyak pejabat birokrasi yang pensiun.
Secara segi kuantitas, sebenarnya jumlah ini sudah cukup untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, namun secara kwalitas banyak birokrasi tidak sesuai bidang kemampuannya.
Penyakit terakhir, kualitas pelayanan publik yang masih belum memenuhi harapan publik. Dijelaskan, pelayanan publik bisa dalam bentuk perizinan, pelayanan dasar, ataupun pelayanan jasa, menjadi tanda kehadiran pemerintah di masyarakat.
“Pelayanan publik yang buruk akan memberikan kesan bahwa pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Meskipun belakangan ini sudah banyak terjadi perbaikan dan inovasi, semakin maju tingkat kehidupan masyarakat maka semakin kritis dan semakin tinggi selera kebutuhan pelayanan publik yang berkualitas pula” pungkasnya.
Di tambahkan Mamang, penyakit birokrasi adalah perilaku ASN yang belum profesional. Padahal, SDM ASN merupakan unsur yang terpenting dalam birokrasi. Bukan hanya dalam pengertian fisik pegawai, tetapi menyangkut seluruh aspek yang melekat pada pegawai yang bersangkutan, mulai dari perilaku, kompetensi, pengetahuan, kreativitas atau soft skill lainnya.
“Masih banyak ASN yang berpikir bukan sebagai pelayan masyarakat, tetapi lebih mengedepankan kekuasaan, yang jelas Pragmatis, “ ujar Ketua PWI Sampang Tersebut.
Untuk itu, Mamang berharap Pemerintah Sampang harus bertindak cepat, tegas dan profesional guna mewujudkan Kabupaten Sampang lebih baik, menuju Sampang hebat Bermartabat. (tur)
