KEDIRI|duta.co – Beredar kabar telah digelar pertemuan di DPP PDI Perjuangan dengan mengundang Hanindhito Himawan Pramono dan Dewi Maria Ulfa, pada Minggu kemarin terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri. Untuk pertemuan tersebut dibenarkan Dodi Purwanto, selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri. “Kita akan umumkan kalau SK Rekomendasi secara de jure sudah diserahkan ke DPC,” ungkapnya, kemarin. Bila ternyata benar pasangan Dhito – Dewi mendapatkan rekomendasi dari PKB ataupun PDIP sesuai kabar yang beredar, tentunya kekuatan NU yang menjadi batu sandungan besar buat mereka.
“Kami mendapat kabar jika Dewi telah mendapat rekom dari PKB, kemudian PDIP masih berupa undangan,” ungkap Ketua Tim 9 PCNU Kabupaten Kediri, Imam Fahruddin saat dikonfirmasi Rabu (17/06). Dijelaskannya, bila Dhito diklaim maju sebagai kader partai berlogo Banteng Moncong Putih lalu Dewi diklaim sebagai Ketua Fatayat Kabupaten Kediri. Hal ini ditegaskan Ro’aitu Nafif Laha, pesaing Dewi saat Konfercab Fatayat berakhir sengketa. “Bahwa kami bersama 18 PAC dan Ranting serta mendapat restu dari PCNU telah mengirimkan surat atas permasalahan ini kepada pengurus pusat dan wilayah. Namun yang terjadi justru Ketua Umum PP Fatayat tidak mengindahkan surat tersebut dan tepat melantik Mbak Dewi sebagai Ketua Fatayat,” ungkap Nafif saat dikonfirmasi Rabu pagi.
Perlu diketahui, Anggia Ermarini, merupakan Ketua Umum PP Fatayat NU dan menduduki jabatan sebagai Wakil Sekjen DPP PKB. “Atas masalah ini, makanya 18 PAC dan Ranting menolak pemberian bantuan dari Bu Anggia serta PCNU telah mendepaknya agar tidak melakukan kegiatan di Kantor Fatayat sekarang dipergunakan Pergunu. Somasi kami diabaikan dan tidak pernah ada penyelesaian, silahkan saja Mbak Dewi bersama pendukungnya menggelar kegiatan di PKB,” jelasnya.
Lalu apakah Dhito – Dewi dipastikan mendapat doa restu para ulama dan Jamaah NU, Gus Imam sapaan akrab Ketua Tim 9 menegaskan bahwa hingga sekarang pihak mereka belum mengirimkan surat untuk melakukan audensi. “Kami persilahkan jika mau sowan kepada sejumlah kyai sepuh, namun perlu diingat bahwa Tim 9 ini berdiri atas dasar lembaga dan mendapatkan amanah dari PCNU. Dua Minggu lalu kita sebenarnya telah membahas masalah ini dengan para pengurus Syuriyah dan Tanfidziyah,” jelasnya.
Ketua Tim 9 pun menyebutkan terkai etika moral terhadap pasangan ini khususnya kepada Dewi dianggap paham organisasi seharusnya patuh dan taat, bagaiman sikap hormatnya kepada PCNU dan para kyai. “Seandainya rekom turun kepada Dewi, itu bukan otoritas kita karena tidak punya kapasitas menggeluarkan rekom. Dia berangkat sebagai person Fatayat. Begitu juga bila Dhito menyatakan diri sebagai kader. Moral etik itu tidak dibangun, tidak boleh men-just sebagai institusi lembaga NU, sejak awal kami sampaikan sudah kecewa karena tahapan tersebut tidak dilakukan,” terangnya.
Bila kemudian hanya pasang iklan atau banner, tentunya siapapun bisa melakukan seperti juga mengikuti tahapan KPU. “Kita sebenarnya ingin melihat isi kepala calon pemimpin daerah. Audensi membedah konsepsi pemimpinan calon Bupati Kediri seperti apa. Bahwa Tim 9 telah menyiapkan draft pertanyaan diantaranya terkait integritas, kapasitas, gagasan, elektablitas serta kemampuan membangun sinergi ke depan. Seorang pemimpin harus berani bertemu langsung dengan organisasi (PCNU, red). Hanya memasang iklan atau banner itu tidak bisa dilihat kemampuannya. Bahwa ada tahapan di KPU itu bersifat normatif dan jawabannya harus dipapar secara detail kepada Tim 9,” ucap Imam Fahruddin. (nng)
