MOJOKERTO | duta.co — Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat masih menjadi arah kebijakan Pemkot Mojokerto pada tahun 2024. Untuk mewujudkannya, Pemkot Mojokerto mengandalkan pengembangan produksi rantai pariwisata dan ekonomi kreatif.
Hal ini terungkap saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Prajuritkulon di Pendopo Kantor Kecamatan Prajuritkulon, Jalan Raya Prajuritkulon No. 70, Senin (13/2/2023).
Hadir dalam acara tersebut, antara lain Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaidi Malik, Kepala Bapedalitbang Agung Moeljono, sejumlah kepala dinas, Camat Prajuritkulon Riaji SH, lurah se kecamatan Prajuritkulon, LPM se kecamatan Prajuritkulon, dan lainnya.
“Memang fokus dari bangsa kita, tidak hanya kota Mojokerto, tapi daerah seluruh Indonesia, fokusnya adalah bagaimana setiap daerah ini harus mampu memiliki skema untuk ketahanan dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat memberikan pengarahan.
Dalam merumuskan program pembangunan, khususnya yang menitikberatkan pada gol atau tujuan akhir adalah pertumbuhan ekonomi, inj banyak sekali kegiatan yang harus disusun.
“Bukan berarti kalau ngomong ekonomi itu hanya urusan pekerjaannya masyarakat, bukan. Infrastruktur itu juga yang mendukung ekonomi, peningkatan kapasitas SDM juga bagian dari meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk pemberian modal. Jadi ada rentetan program saling mendukung untuk pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.
Wali Kota yang lekat disapa Ning Ita melanjutkan, di kecamatan Prajuritkulon pada tahun 2023 ini akan mendapatkan pembangunan strategis nasional yang ada di wilayah Rejoto. “Alhamdulillah anggarannya sudah disetujui dalam Perpres sebesar Rp 57 miliar,” ungkapnya.
Dari total Rp 57 miliar, lanjutnya, untuk pembangunan wisata bahari Majapahit. Dari anggaran sebesar itu, masy Prajuritkulon akan mendapatkan manfaat langsung sekira 70 persen karena lokasinya ada di Prajuritkulon, sisanya ada di kecamatan lain.
“Tapi ini bukan berarti masyarakat se kota Mojokerto tidak dapat manfaat, tapi hanya karena tempatnya di Prajuritkulon. Kami sudah mencukur sejauh mana manfaat bagi masyarakat. Ini multi player, dampaknya akan berantai,” jelasnya.
Sedangkan Junaidi Malik mengingatkan, program pengentasan kemiskinan anggarannya besar namun lebih banyak untuk penunjangnya dibandingkan dengan out put.
“Saya berharap, OPD di kota Mojokerto yang menyusun Renja, Resta, dqn RKA agar uang miliaran itu lebih diarahkan kepada masyarakatnya ketimbang belanja penunjangnya. Sebab, jika belanja penunjangnya lebih banyak, maka out put kepada masyarakat kurang signifikan,” harapnya.
Sementara itu, Camat Prajuritkulon Riaji SH menuturkan, Pra Musrenbang sudah dilakukan minggu lalu. Pra Musrenbang tersebut menghasilkan 119 usulan, terdiri fisik 76 usulan, bidang Sosbud 20 usulan, dan bidang ekonomi 23 usulan.
Dari 119 usulan, yang akan diusulkan hingga Musrenbang tingkat Pemkot Mojokerto sebanyak 107 usulan, terdiri dari fisik 70 usulan, bidang sosbud 18 usulan, dan bidang ekonomi 19 usulan. Adapun 12 usulan terpaksa harus ditolak.
“Penyebab usulan ditolak karena ada yang status tanahnya belum jelas atau belum tanah aset, tidak sesuai dengan kamus usulan Musrenbang, umur peminat pelatihan tidak sesuai dengan ketentuan, dan jumlah peminat pelatihan kurang dari ketentuan atau kurang dari lima orang,” pungkasnya. (ywd)
