REMBANG | duta.co – Silaturahim Nasional Alim Ulama di Ponpes Al Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, Kamis (16/03/2017) menghasilkan rekomendasi penting. Sebanyak 99 kiai khos yang dianggap memiliki keistimewaan dan kemampuan luar biasa, hadir dalam acara ini.
Wakil Sekjen PBNU, H Masduki Baidlowi, mengatakan, acara ini dibagi jadi dua pertemuan. Pertama, pertemuan khusus yang hanya diikuti puluhan ulama dan kiai sepuh. Kedua, hasil pertemuan khusus itu akan kembali dibahas di acara seremonial.
Ada sejumlah poin yang dibahas. Secara umum, para ulama dan kiai sepuh ini membahas mengenai situasi nasional terkini, termasuk paham keagamaan di masyarakat. “Seperti kasus Sidoarjo, itu kan ada masalah perbedaan-perbedaan, jangan sampai perbedaan itu menajam di masyarakat,” ujar Masduki di Ponpes Al Anwar, Rembang, Jawa Tengah, Kamis (16/3/2017).
Masalah lain yang juga dibahas secara serius adalah paham radikal yang telah berkembang di masyarakat. Radikalisme jadi persoalan serius yang dihadapi langsung oleh masyarakat di bawah. “Nah bagaimana cara menghadapinya itu, nanti para kiai ini yang memberikan rekomendasi kepada PBNU, lalu menyampaikan kepada pemerintah,” tuturnya.
Di samping itu, permasalahan nasional yang tak lepas dari pembahasan para ulama adalah kemiskinan, kesenjangan sosial di masyarakat, hingga korupsi yang telah menjadi persoalan serius bangsa.
KH A Mustofa Bisri kemudian membacakan hasil pertemuan dengan tajuk ‘Risalah Sarang’. Ada lima hal penting, pertama, Nahdlatul Ulama senantiasa mengawal Pancasila dan NKRI serta keberadaannya, dan itu tidak dapat dipisahkan dari keberadaan NKRI itu sendiri.
Nahdlatul Ulama mengajak seluruh ummat Islam dan bangsa Indonesia untuk senantiasa mengedepankan pemeliharaan negara dengan menjaga sikap moderat dan bijaksana dalam menanggapi berbagai masalah.
“Toleransi, demokrasi dan terwujudnya akhlakul karimah dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat harus terus diperjuangkan bukan hanya demi keselamatan dan harmoni kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Indonesia ini saja, tetapi juga sebagai inspirasi bagi dunia menuju solusi masalah-masalah peradaban yang dihadapi dewasa ini,” demikian disampaikan Gus Mus, panggilan akrabnya.
Kedua, lemahnya penegakan hukum dan kesenjangan ekonomi merupakan sumber-sumber utama kegelisahan masyarakat selain masalah-masalah sosial seperti budaya korupsi, rendahnya mutu pendidikan dan sumberdaya manusia, meningkatnya kekerasan dan kemerosotan moral secara umum.
“Pemerintah diimbau agar menjalankan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut termasuk dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada yang lemah (affirmatif) seperti reformasi agraria, pajak progresif, pengembangan strategi pembangunan ekonomi yang lebih menjamin pemerataan serta pembangunan hukum ke arah penegakkan hukum yang lebih tegas dan adil dengan tetap menjaga prinsip praduga tak bersalah dalam berbagai kasus yang muncul. Penyelenggaraan negara oleh pemerintah dan unsur-unsur lainnya harus senantiasa selaras dengan tujuan mewujudkan maslahat bagi seluruh rakyat (tasharraful imam manutun bi maslahatirroiyyah).”
Ketiga, masalah perkembangan teknologi informasi, termasuk internet dan media-media sosial, serta peningkatan penggunaannya oleh masyarakat membawa berbagai manfaat seperti sebagai sarana silaturahmi nasrul ilmi taawwun alal birri dan sebagainya, tetapi juga mendatangkan dampak-dampak negatif seperti cepatnya penyebaran fitnah dan seruan seruan kebencian, propaganda radikalisme, pornografi, dan halhal lain yang dapat merusak moral dan kerukunan masyarakat.
“Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif baik dalam mengatasi dampak-dampak negatif tersebut maupun pencegahannya. Pada saat yang sama para pemimpin masyarakat diimbau untuk terus membina dan mendidik masyarakat agar mampu menyikapi informasi-informasi yang tersebar secara lebih cerdas dan bijaksana sehingga terhindar dari dampak-dampak negatif tersebut,” demikian bunyi poin ketiga Risalah Sarang.
Keempat, para pemimpin negara, pemimpin masyarakat, termasuk pemimpin Nahdlatul Ulama agar senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat dengan senantiasa arif dan bijaksana dalam menjalankan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab adil dan amanah dengan menomorsatukan kemaslahatan masyarakat dan NKRI.
Kelima, para ulama dalam majelis ini mengusulkan diselenggarakannya forum silaturrahmi di antara seluruh elemen-elemen bangsa untuk mencari solusi berbagai permasalahan yang ada, mencari langkah-langkah antisipatif terhadap kecenderungan-kecenderungan perkembangan di masa depan serta rekonsiliasi di antara sesama saudara sebangsa.
“Nahdlatul Ulama diminta untuk mengambil inisiatif bagi terwujudnya forum tersebut,” demikian disampaikan Gus Mus, pengasuh PP Roudlatut Thalibin, Rembang, Jawa Tengah. (hud)
