SOLO | duta.co – Konflik belasan tahun di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tak kunjung selesai. Perundingan antara dua kubu yang berselisih, Selasa (4/4/2017) hari ini, menemui jalan buntu (deadlock). Mediasi yang dilakukan Polresta Solo antara kubu Raja Paku Buwono XIII dengan Lembaga Dewan Adat di Pusdiktop TNI AD gagal.
Konflik di Keraton Kasunanan Surakarta sudah berlangsung belasan tahun dan kembali memanas Minggu (2/4/2017) lalu. Saat itu, salah satu kubu membongkar pagar yang selama ini menjadi pembatas kedua kubu yang bertikai.
Pagar tersebut membatasi kediaman Paku Buwana (PB) XIII dengan kompleks keraton yang lain yang dikuasai kubu Dewan Adat. Pagar dari seng itu dibuat sebanyak dua lapis sejak empat tahun lalu.
Dalam perundingan kemarin, Kubu Lembaga Dewan Adat yang diwakili oleh Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Puger bahkan hanya berada di meja perundingan tak lebih dari 30 menit. Ia meninggalkan lokasi perundingan dan kembali ke keraton melalui pintu masuk museum. Ia juga tak kembali lagi untuk melanjutkan mediasi.
Sekitar pukul 14.00 WIB kubu PB XIII yang diwakili Gusti Pangeran Haryo (GPH) Benowo keluar dari lokasi perundingan. Benowo segera menuju Sasana Putro untuk bertemu dengan sejumlah kerabat dan PB XIII Hangabehi.
“Tadi saya ketemu kakak saya Puger, yang katanya mewakili mereka-mereka (Lembaga Dewan Adat). Ya Wandansari alias Gusti Moeng, Indriyah, Moertiyah dan lain-lain. Saya ngomong banyak hal, terutama tentang penataan keraton dan beberapa dhawuh (perintah) Sinuhun,” ujar Benowo saat menggelar konferensi pers di Sasana Putra, Keraton Surakarta.
Namun saat disampaikan permintaan PB XIII tersebut, Puger yang katanya mewakili kubu Lembaga Dewan Adat tak bisa mengambil keputusan. Puger Bahkan terlihat meninggalkan lokasi pertemuan keluarga keraton tersebut.
“Saat kita sampaikan permintaan dari Sinuhun itu, Puger tidak bisa menjawab. Katanya tidak bisa mewakili para yang ada di dalam keraton. Mereka katanya sedang dimediasi oleh wali kota. Monggolah kita tunggu sampai dua hari ini,” kata Benowo.
Dalam kesempatan konferensi pers, Benowo didampingi Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung (KGPHPA) Tedjowulan, GPH Suryo Wicaksono dan KPAA Condrokusumo Suro Agul-Agul alias Begug Poernomosidi dan staf Bidang Eksternal Satgas Panca Narendra, Kanjeng Pangeran (KP) Bambang Pradotonagoro.
Konflik Belasan Tahun
Salah satu petinggi Dewan Adat, KP Eddy Wirabhumi, menyayangkan pembongkaran pagar seng yang dilakukan secara sepihak. “Tapi kami mencoba mendiamkan agar situasi tidak memanas,” katanya.
Menurut dia, pemasangan pagar tersebut merupakan kesepakatan bersama antara kubu Dewan Adat dengan kubu PB XIII sejak 2013. “Masing-masing bersepakat menghormati batas untuk meredam konflik,” katanya.
Dia khawatir, pembongkaran pagar itu justru bakal membuat potensi konflik semakin terbuka. “Kami juga akan merumuskan langkah yang akan diambil atas pelanggaran kesepakatan itu,” katanya.
Kuasa hukum PB XIII, Ferry Firman Nurwahyu, mengatakan bahwa raja merupakan penguasa tertinggi di dalam keraton. Kekuasaan itu memiliki dasar hukum Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23/1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.
Menurut Ferry, pihaknya juga akan membersihkan keraton dari Dewan Adat yang selama ini berseberangan dengan kubu PB XIII. “Ini merupakan kewenangan PB XIII sebagai pemimpin di keraton,” katanya.
Menurutnya, pekan ini pihaknya telah mengundang PB XIII untuk membicarakan masalah penyelesaian konflik. Undangan itu, kata Ferry, merupakan itikad baik PB XIII. “Tapi mereka tidak bersedia datang,” katanya.
Dia menyebut bahwa upaya yang dilakukan saat ini merupakan langkah untuk penyelenggaraan upacara adat tahunan tingalan jumenengan. Selama beberapa tahun terakhir, raja tidak bisa menghadiri acara ulang tahun bertahta itu lantaran akses jalan tertutup pagar. ags, net
