GRESIK| duta.co – Kendati belum menghasilkan keputusan, tetapi perwakilan yang hadir dalam rapat kerja dengan Komisi II DPRD Gresik, Kamis (02/03) kemarin, sudah ada kesepahaman terkait kendala lahan untuk pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBUN), khususnya bagi nelayan di wilayah Mengare yakni Desa Watuagung, Kramat dan Tanjung Widoro Kecamatan Bungah.
“Awalnya, lokasi SPBUN di Mengare, tetapi tak lolos izinnya dari Pertamina. Kemudian mencoba tanggul milik Balai Besar Bengawan Solo (BBWS) di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar, tapi tak bisa karena tak sesuai peruntukannya. Opsi ketiga, menggunakan tanah kas desa (TKD) Karangrejo,”ujar Ketua Komisi II DPRD Gresik, Asroin Widyana yang memimpin rapat kerja dihadiri perwakilan dari tiga desa di Mengare, BPD Desa Karangrejo, Kepala Dinas Perikanan Gresik, Nadlelah dan Direktur Utama (Dirut) Perseroda PT Gresik Migas.
Namun, pihak BPB Karangrejo belum berani memutuskan untuk menyetujui penggunaan TKD tersebut. Sehingga, perlu dibawa dalam musyawarah desa (Musdes) Karangrejo terlebih dulu.
“Saya berpesan, intinya BPD Karangrejo welcome tetapi dengan catatan dirapatkan di desa dengan melibatkan BPD, Dinas Perikanan, PT Gresik Migas ditambah tokoh masyarakat setempat. Bila perlu libatkan RT dan RW disana. Supaya semuanya jelas. Lalu dibuatkan berita acara hasil rapat,”imbuh politisi Partai Golkar ini.
Sedangkan Kepala Dinas Perikanan Gresik, Nadlelah menjelaskan SPBUN tersebut bentuk pemerintah hadir bagi masyarakat, khususnya permasalahan BBM jenis solar bagi nelayan dan petambak..
“Jumlahnya nelayan di Gresik ada 11 ribu nelayan. Yang punya perahu sebanyak 5.000 nelayan. Kita mengusulkan BBM khusus nelayan dan mendapat persetjuan sebanyak 13.860.000 liter. Selama ini, tidak ada yang mengotrol karena nelayan membeli di SPBU.Seringkali SPBU main-main dengan alasan BBM habis. Padahal pembelian solar untuk nelayan harus ada rekomendasi Dinas Perikanan. Kenyataannya SPBU bermain meskipun nelatan membawa rekom tak dilayani dengan alasan habis. Makanya, Pak Bupati berinisitif meminta SPBUN yang dikelola PT Gresik Migas,”urai dia.
Dari perhitungan, lokasi yang paling strategis di Desa Karangrejo yang menjadi akses ke wilayah Mengare. Kalau di Desa Bedanten Kecamatan Bungah tak strategis karena melewati jalan raya
“Ada lahan di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah. Juga tidak strategis karena terlalu jauh. Solusi yang paling aman, ya TKD Karangrejo,”ucap dia.
Begitu juga jenis kerjasama yang memungkinan hanya kerjasama pemanfaatan aset yang berlaku 15 tahun dan bisa diperpanjang sekali. Sebab, kerjasama dengan pola bangun guna serah tak mungkin.
“Kalau bangun guna serah, masak SPBUN diserahkan ke desa. Ada kerjasama pemanfaatan aset waktunya 15 tahun yang diatur dalam Permendagri 1 tahun 2016. Kalaupun Desa Karangrejo minta bagi hasil, jangan banyak-banyak,”tandas dia.
Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Gresik Migas M Syaikhu menjelaskan, berdasarkan kalkulasi yang dilakukan secara detal, estimasi keuntungan dari pengelolaan SPBUN hanya sebesar Rp 15 juta pertahun.
“Kalau tidak ada titik temu lahan di TKDKarangrejo kami minta rekomendasi Dinas Perikanan. Lokasi di Desa Randuboto Kecamatan Sidayi menjadi opsi terakhir,”tukas dia.
Sedangkan Anggota Komisi II, M Syahrul Munir mengatakan, pendirian SPBUN ruh perjuangannya dari Mengare. Sebab, aspirasi awal hingga muncul kuota BBM untuk nelayan karena aspirasi nelayan Mengare.
“Dari Mengare untuk seluruh nelayan Gresik. Meskipun pemanfataanya nanti untuk nelayan.
Ada dua prinsip dalam kerjasama pemanfaat aset yakni daya guna dan hasil guna. Kerjasama ini lebih banyak daya guna karena hasilnya hanya Rp 15 juta pertahun,”tukas dia.
Namun, dari aktivitas pergerakan manusia di SPBUN tersebut ada multi effect. Misalkan pendirian bengkel atau toko oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karangrejo.
“Itu prinsip kerjasama pemanfaatan. Hemat saya terkait ketenagakerjaan di SPBUN dikembalikan ke PT Gresik Migas dan dimusyawarahkan. Tapi domainnya kita serahkan ke PT Gresik Migas,”pungkas dia. Pii
