MOJOKERTO | duta.co – Ditengah gegap gempita perayaan HUT Kota Mojokerto ke 104, ternyata Kejari Kota Mojokerto diam-diam mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran belanja tak terduga (BTT) Penanganan Covid-19 tahun 2020 lalu. Tak main-main Kejari tengah serius menyelidiki kasus tersebut. Bahkan, info yang beredar jika sejumlah pejabat pemkot sudah dipanggil untuk dimintai keterangannya.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) melalui Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Mojokerto, Erwan Adi Priyono membenarkan kabar tersebut. Penyelidikan sudah dilakukan oleh pihak kejaksaan sejak pertengahan bulan Mei 2022.
“Sudah sejak Mei dilakukan penyelidikan,” katanya, Rabu (29/6/2022).
Lebih lanjut Erwan mengatakan, pihaknya menduga adanya mark-up anggaran belanja tak terduga (BTT) penanganan Covid-19 tahun 2020 yang ditujukan untuk pengadaan barang alat kesehatan.
“Seperti pembelian masker dan Hand Sanitizer,” kata Erwan di Kantor Kejari Kota Mojokerto di Jalan Raya Bypass, Meri, Kota Mojokerto.
Erwan juga pihaknya mengaku sudah memanggil sejumlah kepala OPD untuk dimintai penjelasaan dugaan penyimpangan tersebut. Selain itu, beberapa rekanan yang terlibat dalam pengadaan barang Alkes ini tak luput dari pemanggilan kejaksaan.
“OPD sudah, rekanan juga sudah kita panggil,” sebutnya.
Namun saat disinggung siapa saja kepala OPD yang sudah dipaangil, Erwan masih enggan menyampaikan. Begitu juga dengan jumlah nominal anggaran yang di Markup, dirinya masih belum bisa memaparkan.
“Belum (total kerugian negara), soalnya bebeapa OPD belum diperiksa dan setiap OPD kan menerima BTT yang berbeda-beda. Untuk siapa saja belum bisa kami sampaikan karena masih dalam penyelidikan,” paparnya.
Saat ini, lanjut Erwan menjelaskan, proses penyelidikan yang dilakukan Kejari Kota Mojokerto sudah mencapai sekitar 65 persen. “Tinggal penyimpulan saja, cuman beberapa pihak terkait masih perlu kita panggil untuk dimintai keterangan,” pungkasnya. Ari
